Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan tren kasus kekerasan oleh prajurit TNI kepada masyarakat di Papua terus meningkat dari tahun ke tahun.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan, berdasarkan dokumen Catatan Kegagalan Reformasi Sektor Keamanan dan Menguatnya Militerisme, Papua juga menjadi daerah dengan kasus kekerasan oleh prajurit TNI terbanyak di Indonesia selama periode Oktober 2024-September 2025.
“Kami melihat ada sejumlah kekerasan [di Papua] yang terus berulang dan bahkan angkanya cenderung naik,” kata Dimas dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung di YouTube, Jumat (3/10/2025).
Setahun terakhir, KontraS mencatat ada 23 peristiwa kekerasan di tanah Papua. Menurut catatan KontraS, Papua masih menjadi episentrum kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Dimas menjelaskan tren kasus kekerasan oleh prajurit TNI di Papua terus meningkat karena adanya pengiriman prajurit organik maupun non-organik ke sana.
Dalam setahun terakhir, KontraS melaporkan ada 5.859 prajurit TNI yang dikirim ke Papua dengan berbagai alasan. Ada yang ditugaskan untuk menjaga garis perbatasan dengan papua Nugini, sampai dengan mengawal implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti food estate.
Dimas menilai bahwa orientasi pembangunan di Papua yang eksploitatif sumber daya alam turut berpengaruh pada meningkatnya kasus-kasus kekerasan.
“Pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo yang kemudian melihat Papua itu sebagai sebuah daerah pembangunan, daerah-daerah yang didorong untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, sumber daya alam,” tuturnya.
Dimas mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan di Papua. Ia mengatakan pendekatan militeristik hanya akan menambah jumlah korban dari masyarakat sipil.
Tidak hanya masyarakat sipil, aparat TNI maupun Polri disebutnya juga terus menerus menjadi korban dari pendekatan keamanan yang berbasis militeristik. Dalam setahun terakhir, KontraS mencatat setidaknya ada 5 orang prajurit TNI yang menjadi korban kekerasan, sedangkan dari Polri ada 13 orang.
Meski begitu, hingga saat ini, Dimas menyebut belum ada institusi pemerintahan yang menggaungkan evaluasi pendekatan keamanan di Papua. Komisi I DPR RI yang menjadi mitra TNI misalnya, menurut Dimas, mereka belum berkeinginan untuk meninjau ulang pelaksanaan operasi militer di Papua.
“Kami belum melihat ada respons dari Komisi I DPR RI sebagai mitra Tentara Nasional Indonesia itu, untuk melihat atau meninjau ekses dari kebijakan militeristik yang dilakukan atau pendekatan keamanan,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
