tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjuk Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sebagai dua daerah pertama yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 gelombang dua yang menyasar kelompok pelayanan publik.
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan hal tersebut merupakan hasil rapat dirinya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Saya barusan tadi malam rapat dengan Pak Menteri, bahwa untuk DKI dan Jawa Barat akan menjadi pertama vaksinasi untuk pelayan publik," kata Maxi di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021) dilansir dari Antara.
Menurutnya para kelompok pelayanan publik yang menjadi target vaksinasi COVID-19 gelombang dua ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok seperti guru, dosen, pedagang di pasar, pengendara ojek, dan aparatur negara lainnya.
"Kemudian PNS, TNI, Polri, termasuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, dan perangkat desa," kata dia.
Kemudian menurutnya kelompok yang paling awal bakal menerima vaksin pada gelombang kedua itu yakni merupakan kelompok pedagang di pasar. Pasalnya, kata dia, kelompok itu yang paling sering berkontak dengan masyarakat luas.
"Data sasaran pasar kami sudah punya, ada di berbagai sumber yang kami punya Asparindo dan retail, tapi untuk ke depan ini tentu data bottom up itu sangat kami butuhkan," katanya.
Maka dari itu, dia meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dikuatkan kembali. Pasalnya, kata dia, sasaran subjek pada vaksinasi gelombang dua ini 12 kali lebih banyak dibandingkan gelombang pertama yang menyasar tenaga kesehatan.
"Kenapa ini harus dilakukan, karena kita mau mengejar minimal 70 persen penduduk harus mendapat kekebalan kelompok," kata dia.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan 70 juta masyarakat Indonesia menjalani vaksinasi COVID-19 per semester I atau hingga Juni 2021. Luhut mengatakan pemerintah tengah menggenjot proses vaksinasi untuk segera mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang dipersyaratkan demi menangani pandemi COVID-19.
“Kami terus mempercepat pada bulan ini dan menargetkan 60-70 juta per pertengahan tahun ini,” ucap Luhut dalam Mandiri Investment Forum-Macro Day, Rabu (3/2/2021).
Luhut yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menargetkan pemerintah bisa mencapai standar herd immunity setidaknya 2 persen dari total penduduk per April 2020.
Editor: Bayu Septianto
