Pilih-Pilih Angka & Data di Balik Klaim Pemulihan Ekonomi Indonesia

tirto.id - Pemerintah mengklaim ekonomi berangsur pulih meski kasus kumulatif COVID-19 terus naik hingga menembus angka satu juta. Klaim berdasarkan data spesifik sehingga tak menggambarkan keadaan yang utuh.

Presiden Joko Widodo bilang penguatan terbukti dari sejumlah indikator yang terus naik. Misalnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menanjak dari 92 poin (November 2020) ke 96,5 poin (Desember 2020) dan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang telah menyentuh 51,3 (Desember 2020) alias di atas batas minimum ekspansi 50 poin.

“Perekonomian yang sudah menunjukkan sedikit perbaikan harus terus kita jaga. PMI yang sudah masuk zona ekspansi di Desember 2020 mencapai posisi normal seperti sebelum COVID-19,” ucap Jokowi dalam MGN Summit 2021: Economic Recovery, Rabu (27/1/2021).

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma menambahkan, PMI Manufaktur RI bahkan terus naik sampai menyentuh 52 poin per Januari 2021. Sederet indikator lain juga menunjukkan sinyal serupa. Ia merujuk neraca perdagangan yang surplus 21,74 miliar dolar AS saat ekspor menurun 2,61 persen.

Di samping itu, tanda lainnya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp190 triliun pada 2020 atau 100 persen dari target pemerintah. Pencapaian ini menurutnya mampu membangkitkan perekonomian dan daya beli.

“Indikator-indikator tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi mulai bergerak positif,” ucap Panutan dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021). Program vaksinasi yang berjalan sejak 13 Januari 2021 membuatnya semakin yakin dengan pemulihan.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, klaim pemulihan hanya berdasarkan PMI Manufaktur, IKK, sampai neraca perdagangan saja tidak cukup. Klaim pemerintah itu menurutnya “terlalu dini.”

Faisal membenarkan sejumlah indikator-indikator itu sebagian sudah membaik. Namun masih banyak indikator lain yang semestinya dipertimbangkan. Misalnya survei BI tentang Indeks Penjualan Riil (IPR) yang mengukur permintaan masyarakat. Survei ini justru menunjukkan tren pelemahan secara year on year (yoy).

Pada November 2020, pertumbuhannya terkontraksi 16,3 persen lebih dalam dari Oktober kontraksi 14,9 persen. Pada Desember diperkirakan masih akan memburuk lagi dengan kontraksi 17,3 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat inflasi inti yang mengukur daya beli dan permintaan secara keseluruhan terus melemah. Inflasi inti Januari 2021 secara year on year (yoy) mencapai 1,56 persen, turun dari Desember 2020 (1,6 persen) dan jauh lebih rendah dari Januari 2020 (2,88 persen).

Oleh karena itu Faisal tak heran bila banyak pelaku usaha mengeluhkan lemahnya permintaan. Ia semakin tak heran dengan mempertimbangkan program vaksinasi yang diharapkan dapat mengerek konsumsi selesai paling cepat Maret 2022. Dengan kata lain, pemulihan masih harus melewati jalan panjang. Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah seperti mempertahankan stimulus sekaligus menekan laju penularan COVID-19 agar pandemi tak semakin berkepanjangan.

“Artinya [data yang dipaparkan] belum cukup kuat menggambarkan pemulihan yang signifikan, apalagi mengaitkan proyeksi pertumbuhan Q1 2021,” simpul Faisal kepada reporter Tirto saat dihubungi pada Selasa (2/2/2021).

Data dari resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menggambarkan ekonomi belum membaik. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dalam webinar Selasa (26/1/2021) lalu, mendapati 200 debitur besar yang disurvei lembaganya beramai-ramai memangkas jumlah pinjaman. Baki debet 200 debitur besar itu pun turun Rp61,94 triliun di akhir 2020.

Di akhir tahun, pertumbuhan kredit keseluruhan bahkan mencapai kontraksi sebesar 2,41 persen.

Hal ini berkebalikan dari perbaikan indikator makro seperti PMI Manufaktur dan IKK yang terus naik. Wimboh mengatakan rata-rata operasional perusahaan mulai dari manufaktur hingga perhotelan nyatanya belum pulih lantaran masih berada di kisaran 30-40 persen. “Kenaikan kredit UMKM yang kami dorong belum bisa mengompensasikan penurunan balance perusahaan besar,” ucap Wimboh.

IHS Markit yang menerbitkan indikator PMI mencatat kenaikan indikator manufaktur nyatanya juga belum diikuti penyerapan tenaga kerja yang memadai bahkan penggunaan tenaga kerja di perusahaan masih terus menurun. Berbagai perusahaan masih melaporkan penurunan penumpukan pekerjaan--yang berarti kapasitas masih banyak yang tak terpakai.

Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru khawatir terhadap surplus neraca perdagangan 21,7 miliar dolar AS di 2020, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ia takut karena surplus dicapai bukan karena ekspor lebih baik melainkan karena penurunan impor lebih buruk. Penurunan ekspor 2020 hanya 2,6 persen tetapi penurunan impor mencapai 17,3 persen.

Dalamnya penurunan impor ini praktis mengkhawatirkan karena 70,3 persen impor Indonesia merupakan bahan baku dan bahan penolong. Penurunan impor jenis ini mengindikasikan industrialisasi dalam negeri melambat seiring konsumsi masyarakat yang juga menurun.

"Karena surplusnya terlalu tinggi, saya curiga jangan-jangan perekonomian kita ini lagi lesu,” ucap Lutfi dalam acara Trade Outlook 2021, Jumat (29/1/2021).