tirto.id - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 sebesar 392,2 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp6.080 triliun (asumsi kurs Rp15.503 per miliar Dolar AS). Jumlahnya meningkat sekitar 2,3 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan utang luar negeri Indonesia, terutama dari beban utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin tidak terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Dia menuturkan, kenaikan beban pembayaran bunga ULN pemerintah mencapai 36,4 persen secara tahunan, namun pertumbuhan ekonomi Tanah Air hanya berkisar 5 persen.
“Makin dikhawatirkan tambahan beban bunga utang menciptakan crowding out effect yang menekan sektor swasta dan perbankan karena likuiditas jadi berkurang,” kata Bhima kepada Tirto, Senin (18/12/2023).
Dengan bunga utang yang cukup tinggi di pasar, kata Bhima, banyak investor akhirnya memilih parkir dana di surat utang valuta asing (valas) pemerintah dibanding investasi di sektor produktif.
Lebih lanjut, indikator risiko utang lainnya dilihat dari kemampuan dalam membayar utang. Debt Service Ratio (DSR) Tier 2 pada 2014 memiliki angka 33,3 persen, sementara pada Oktober 2023 melonjak ke 38,6 persen.
“Artinya, kenaikan utang luar negeri belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Ini kurang sehat ya dalam jangka panjang,” lanjut Bhima.
Pemerintah semestinya tidak secara sederhana menghitung proporsional ULN hanya dengan ambang batas melalui PDB. “Belajar dari kasus krisis utang di Eropa tahun 2015 ada negara dengan rasio utang di bawah 60 persen masuk pasien IMF, sementara negara dengan rasio utang di atas 60 persen ada yang baik-baik saja,” ucap dia.
Sebagai langkah pengelolaan atas ULN Indonesia yang tinggi, pemerintah dinilai perlu memperhatikan penerbitan utang valas yang harus direm karena risiko fluktuasi kurs bisa sebabkan selisih yang cukup memberatkan APBN. Selain itu, porsi kepemilikan asing yang berkurang di Surat Berharga Negara (SBN) mengindikasikan dana domestik digunakan untuk menutup gap kebutuhan utang.
Selanjutnya, pemerintah harus berani melakukan renegosiasi utang dengan instrumen debt swap for nature dan debt cancellation atau penghapusan pokok dan bunga utang. Indonesia bisa mengikuti Bridgetown Initiative untuk membuka ruang negosiasi dengan kreditur.
Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan tekanan global dan suku bunga tinggi masih akan membayangi ekonomi hingga tahun depan. Oleh karena itu pemerintah dan BI perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar, terlebih sekitar seperempat ULN swasta bertenor jangka pendek yang sangat sensitif dengan perkembangan nilai tukar.
“Secara umum kewaspadaan tetap perlu, mengingat besarnya ULN ini disertai dengan kinerja penurunan surplus ekspor,” kata Eko kepada Tirto, Senin (18/12/2023).
“Kalau jualannya komoditas yang sangat sensitif terhadap harga global seperti sekarang, maka ULN ini bisa menjadi risiko stabilitas ekonomi dan nilai tukar,” tambah dia.
Posisi ULN 2023 Menurun
Jika dilihat pergerakan ULN Indonesia secara bulanan, sejatinya posisi ULN di bulan Oktober tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2023 yang sebesar 394,4 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik.
Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat 185,1 miliar dolar AS. Jumlah ini melambat 3,3 persen dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang ada di level 188,3 miliar dolar AS.
“Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara [SBN] domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Erwin Haryono, dikutip dari keterangannya, Jumat (15/12/2023).
Kemudian, posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar 196,9 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 196,7 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,5 persen. Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Erwin menuturkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Oktober 2023 tetap terkendali sebagaimana tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,7 persen, dari 28,9 persen pada bulan sebelumnya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ucap Erwin.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Dwi Ayuningtyas
