Update Demo 25 Agustus 2025: Aksi di Gedung DPR & Pati Jilid 2

tirto.id - Isu rencana demo besar pada 25 Agustus 2025 santer disuarakan di media sosial. Pada hari itu, demo disebut akan terselenggara di Gedung DPR, Jakarta dan di Alun-Alun Kabupaten Pati. Bagaimana informasi terbarunya?

Narasi berupa ajakan demonstrasi pada 25 Agustus 2025 mulanya menjadi rencana yang dicanangkan untuk warga Pati. Hal ini sebagaimana diungkapkan mantan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein.

Namun, belakangan, seiring isu kenaikan gaji DPR mencuat, narasi berupa ajakan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR santer beredar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp.

Info Demo di Gedung DPR RI 25 Agustus, Jadwal, & Tuntutan

Dalam ajakan yang beredar luas di media sosial, aksi demonstrasi di Gedung DPR RI dijadwalkan terjadi pada 25 Agustus 2025 dengan tuntutan membubarkan DPR.

Seruan ini ramai disebarkan oleh akun media sosial dengan jumlah pengikut ribuan. Narasinya serupa, yakni mengajak seluruh elemen masyarakat turun ke jalan sebagai respons atas isu gaji DPR yang belakangan mencuat.

“Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen Seruan Demo Bubarkan DPR!!! Gelombang seruan untuk membubarkan DPR RI yang ramai di media sosial menjelang 25 Agustus 2025 bukanlah tanpa sebab,” tulis akun X, @Heraloebss.

“Demo Akbar Mahasiswa, rakyat, buruh, kpsi Di Gedung DPR-RI pada tanggal 25 Agustus 2025. Untuk proteksi diri dan aman pakai polybag/plastik sebagai penutup kepala untuk pelindung saat tembakan gas air mata diarahkan kepada kita,” tulis akun X @NenkMonica.

Akan tetapi, hingga artikel ini ditulis, belum ada informasi resmi dari aliansi atau organisasi tertentu mengenai rencana demo besar 25 Agustus di DPR RI.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya, yang disebut akun X @NenkMonica dalam ajakannya, justru menyatakan bahwa para buruh akan melakukan demonstrasi pada 28 Agustus, bukan 25 Agustus seperti yang disampaikan di media sosial.

Melansir Antara, demonstrasi KSPI itu direncanakan digelar serentak di beberapa tempat, yakni Gedung DPR RI, Istana Presiden Jakarta, serta kota-kota industri lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.

Dalam keterangannya, demo buruh pada 28 Agustus itu akan membawa tuntutan terkait kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen dan penghapusan praktik outsourcing.

Hingga kini Tirto.id masih memantau demo besar 25 Agustus di DPR RI dan akan memberikan update apabila ada perkembangan baru tentang isu ini.

Info Demo Pati Jilid 2 pada 25 Agustus, Apakah Batal?

Sementara itu, demo Pati jilid 2 yang semula dicanangkan pada 25 Agustus 2025 terancam batal lantaran inisiator aksi, Ahmad Husein, menarik diri dari rencana tersebut.

Sebelumnya, melalui akun TikTok-nya @cybeer94, Ahmad Husein mengajak warga Pati kembali turun ke jalan demi menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

"Seluruh warga Pati, masyarakat, ayo kita bersatu lagi, ayo kita bersatu lagi. Jangan lupa, besok tanggal 25 kita bersatu lagi," katanya pada Senin (18/8) lalu.

Akan tetapi, pada Selasa (19/8), sehari setelah ajakan itu, Ahmad Husein menarik diri dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan menarik ajakan untuk demonstrasi pada 25 Agustus.

Penarikan diri Ahmad Husein sempat viral di internet lantaran berbarengan dengan beredarnya foto dirinya dengan Bupati Pati, Sudewo.

Di internet juga beredar wawancara dirinya dengan sejumlah wartawan. Dalam rekaman itu, Ahmad Husein mengaku tak lagi menuntut pemakzulan Sudewo.

Menurut Ahmad Husein, Sudewo telah mendengarkan seluruh aspirasinya dan ia pun menyilakan politikus Partai Gerindra itu untuk melanjutkan jabatannya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya jadi wadah warga Pati untuk melaksanakan demonstrasi pada 13 Agustus lalu, menyatakan bahwa mereka tak menginisiasi demonstrasi Pati jilid 2.

Dalam konferensi pers aliansi pada Selasa (19/8) malam, salah satu koordinator aliansi, Teguh Istiyanto, menyebut bahwa ajakan demonstrasi jilid 2 adalah inisiatif pribadi Ahmad Husein.

Menurut Teguh, fokus aliansi kini adalah mengawal proses hak angket DPRD Pati untuk menjajaki pemakzulan Sudewo dan proses penyelidikan KPK terkait dugaan keterlibatan Sudewo dalam korupsi proyek jalur kereta api.

"Kami itu, kemarin setelah meminta Pak Sudewo untuk mengundurkan diri tetapi tidak mau, maka kita bergeser ke DPRD," terang Teguh.