tirto.id - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengusung tujuh program prioritas diberi nama quick win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di pemerintahan barunya. Program yang menjadi andalan di tahun pertamanya itu, masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyampaikan tujuh program prioritas tersebut menelan anggaran Rp121 triliun. Alokasi ini tersebar untuk di beberapa kementerian atau lembaga (K/L).
Wahyu menjelaskan, program prioritas pertama Prabowo tentu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun. Anggaran ini masuk di dalam Badan Gizi Nasional bertujuan untuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kedua yakni program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dengan anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Anggaran ini dikelola melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga rontgen untuk pengecekan penyakit katastropik.
Program ketiga adalah untuk pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah. Program ini masih dikelola Kemenkes dengan menelan anggaran Rp1,8 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C di daerah serta sarana-prasarana dan alat kesehatannya.
Program keempat yang masih dalam pengelolaan Kemenkes yakni penuntasan TBC dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8 triliun. Nantinya, Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas anggaran ini.
“TBC itu perkembangan terkini waktu pembahasan di Panja B. Tambahannya sekitar Rp8 triliun untuk pengentasan TBC,” kata Wahyu dalam Media Gathering Kemenkeu, di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (25/9/2024) malam.
Selanjutnya program prioritas kelima yakni renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ketiga kementerian ini akan berkoordinasi terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
Keenam terdapat pula program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan oleh ketiga kementerian di atas untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat wilayah.
Terakhir atau ketujuh adalah program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150.00 hektar. Anggaran untuk program ini dipatok sebesar Rp15 triliun yang akan disalurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian (Kementan) Rp7,5 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
