tirto.id - Tujuh belas bulan lalu, seorang guru paruh baya, Pedro Castillo, berhasil memenangkan pemilihan presiden Peru. Pria yang bisa ikut nyapres setelah disokong partai marxis ini unggul 0,26 persen dari Keiko, kandidat kubu kanan yang merupakan anak perempuan diktator penerap neoliberalisme selama berkuasa pada era 1990-an, Alberto Fujimori.
Castillo didaulat sebagai “presiden miskin pertama” di negara tersebut mengingat latar belakangnya yang berasal dari keluarga petani. Citra ini semakin kuat karena pucuk pemerintahan Peru selama dua abad berdiri selalu dicengkeram tentara atau elite urban yang citranya angkuh, rakus, dan “jauh” dari rakyat kecil. Ditambah lagi, sejak empat dekade terakhir, nyaris setiap presiden pernah diinvestigasi atas kasus korupsi. Beberapa dijatuhi hukuman penjara, bahkan salah satunya bunuh diri sebelum sempat ditahan polisi.
Dukungan buat Castillo banyak datang dari komunitas petani dan peternak di perdesaan, termasuk masyarakat suku asli di pegunungan Andes dan pedalaman Amazon. Jumlahnya kira-kira 20 persen dari total populasi sebanyak 33 juta jiwa. Merekalah yang selama ini merasa kesejahteraannya diabaikan oleh para penguasa di gemerlap ibu kota Lima.
Jargon kampanye “tidak akan ada lagi orang miskin di negara kaya” menjadi daya pikat utama Castillo karena itu sangat tepat menggambarkan keadaan. Ekonomi negara tersebut bergantung pada ekspor pertambangan. Bahkan mereka adalah produsen tembaga terbesar kedua di dunia. Akan tetapi, selama ini keuntungannya lebih banyak masuk ke kantong perusahaan dan pemodal asing. Masyarakat suku asli justru merasa dirugikan karena ekstraksi sumber daya merusak habitat mereka, terutama kualitas air dan tanah.
Pendukung Castillo kian bersorak-sorai mendengar janji tentang reformasi ekonomi (“Kita harus menasionalisasi proyek Gas Camisea, emas, perak, uranium, tembaga, dan litium yang kita serahkan ke negara-negara lain, mereka semua harus untuk orang Peru,” ucapnya saat berkampanye). Senada dengan itu, dia juga berjanji merumuskan ulang konstitusi negara warisan era Fujimori yang dianggap hanya sangat ramah terhadap pemodal.
Tanggapan khalayak tentu tidak seragam. Para pengamat, misalnya, skeptis dengan janji-janji ini. Dan memang demikianlah yang terjadi.
Aral Pemerintahan
Selama menjabat, Castillo kewalahan menjalankan agenda reformasi karena memang tidak punya pengalaman politik yang kuat. Dia juga tak mampu menahan inflasi yang tetap tinggi. Akibatnya, awal tahun ini, tingkat persetujuan publik terhadap Castillo merosot tajam.
Dia juga kesulitan menghadapi dinamika pemerintahan, terutama dalam berelasi dengan kongres yang dikontrol oleh kubu sayap kanan terutama pendukung Fujimori.
Castillo semakin terpojok karena menteri-menterinya ketahuan terlibat berbagai skandal termasuk korupsi. Dia sudah menunjuk lima perdana menteri dan sekitar 80 menteri. Sampai Agustus, rata-rata ia mengangkat satu anggota kabinet baru setiap minggu. Akibatnya, administrasinya jadi tidak stabil.
Sanak saudara Castillo, dari keponakan sampai adik ipar, juga diinvestigasi terkait dugaan korupsi.
Bahkan Castillo sendiri menghadapi enam investigasi kriminal, di antaranya terkait dugaan plagiarisme zaman kuliah, suap, sampai tudingan bahwa dia ikut campur promosi militer dan memimpin organisasi kriminal korup di satu kementerian.
Berbagai masalah yang melilit Castillo membuat kongres semakin punya alasan untuk menilainya tidak layak memimpin sehingga perlu dilengserkan. Dua kali usaha pemakzulan berakhir gagal karena kekurangan suara.
Castillo baru lengser pada upaya ketiga tanggal 7 Desember silam.
Kronologinya menegangkan seperti thriller drama politik ala Hollywood: hanya beberapa jam sebelum pengambilan suara pemakzulan, Castillo mengumumkan akan membubarkan kongres, mendirikan pemerintahan darurat yang dia jalankan sendiri, lalu merancang pemilu ulang sehingga kongres yang baru terpilih bisa merumuskan konstitusi anyar—sesuai janji kampanyenya dulu.
Langkah Castillo mengejutkan semua pihak, bahkan sekutunya sendiri di kongres. Militer dan polisi menolak mendukungnya, dan pada hari itu juga mayoritas anggota kongres sepakat memakzulkan Castillo dalam sidang.
Dia kemudian resmi ditahan atas tuduhan “pemberontakan dan konspirasi”.
Di luar drama elite tersebut, “rakyat yang terlupakan” ternyata masih setia pada Castillo. Begitu mendengar kabar tentang pemakzulan dan penahanan sang presiden, pendukungnya dari desa dan pegunungan berbondong-bondong turun ke jalanan di ibu kota untuk membelanya.
Selama kira-kira dua minggu, aksi protes pro-Castillo menyebar ke berbagai kota, terutama di pinggiran. Demonstrasi juga didukung federasi serikat buruh, asosiasi masyarakat suku asli Amazon, dan berbagai grup yang mewakili kaum petani—meskipun mereka tidak dimobilisasi oleh satu pemimpin atau organisasi besar.
Demonstran menuntut agar kongres dibubarkan, pemilu ulang diselenggarakan, dan presiden pengganti Castillo, Dina Boluarte, mengundurkan diri.
Dilansir dari Reuters, seorang demonstran menuding Boluarte “pembunuh” karena membiarkan polisi dan tentara merepresi demonstran sampai jatuh korban jiwa (sedikitnya 26 demonstran meninggal dunia). Orang yang sama memuji Castillo, sekaligus menunjukkan bagaimana harapan orang biasa kepadanya: “Kami memilih guru dari desa yang sederhana seperti kami, berharap pada revolusi yang akan memberikan kekuasaan pada kaum miskin.”
Carlos Malamud, pakar Amerika Latin di Real Instituto Elcano, Madrid, mengatakan pembelaan dari pendukung Castillo sangat dapat dipahami. Hal ini, katanya, adalah kisah yang terus berulang di kalangan progresif setidaknya selama satu dekade terakhir. “Bagaimana pemimpin yang terpilih dengan populer secara demokratis bisa direnggut kekuasaannya melalui aksi kudeta, protes jalanan, parlemen, atau pengadilan.”
Masalahnya, tak semua sepakat dengan itu. Ada pula yang menilai justru Castillo-lah yang merupakan pelaku kudeta. Bagaimana duduk perkaranya?
(Bersambung...)
Editor: Rio Apinino
