tirto.id - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima, menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai bansos sebagai program yang diusung Joko Widodo (Jokowi). Bagi Aria, pernyataan Zulhas tersebut semata-mata untuk mendapatkan efek elektoral.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral, itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI," kata Aria di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Dia memandang, Zulhas seharusnya lebih fokus menurunkan harga beras medium yang sampai saat ini sudah seharga Rp15 ribu per kg. Bahkan, harga cabai telah memuncak menjadi Rp175 ribu per kg.
Di sisi lain, dia mengaku PDIP telah sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019 yang ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran," ungkap Aria.
Baginya, penurunan itu merupakan hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial. Masyarakat juga berhak mendapat bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja yang disiapkan oleh tim 11 Presiden Jokowi.
"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ujar Aria.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan, program bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga dilaksanakan dengan tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara. Dari rakernas itu, partai memutuskan mendorong adanya perlindungan terhadap kaum rentan.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ucap Hasto.
Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
Hasto menyatakan, diharapkan bansos tidak dipolitisasi dan dijalankan sebaik-baiknya. PDIP juga berharap bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik.
Dalam program kerja Ganjar-Mahfud pun, kata Hasto, perlindungan kepada kelompok miskin menjadi yang utama. Keduanya bahkan sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," tutur Hasto.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
