Indeks Politisasi Bansos

Praktik culas politisasi bantuan sosial demi meraup perolehan suara dan simpati konstituen, diprediksi masih berpotensi terjadi pada Pilkada 2024.

Pertimbangan hakim MK yang menyebut tidak ada korelasi antara bansos dengan elektabilitas Prabowo-Gibran rawan dipraktikkan pada Pilkada Serentak 2024.

Muhadjir Effendy enggan program-program kementerian di bawah naungannya dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Airlangga Hartarto menjelaskan, program perlindungan sosial (perlinsos) 2024 memiliki pagu anggaran Rp496 triliun.

Muhadjir Effendy mengatakan, bansos berupa beras yang disalurkan pada Januari-Juni 2024 bukan merupakan bansos reguler.

TKN Prabowo-Gibran membantah keunggulan perolehan suara sementara mereka saat ini bukan karena bantuan sosial (bansos).

Imam menilai Jokowi tengah berusaha mencari simpati publik sekaligus meningkatkan elektabilitas paslon yang didukungnya.

Aria Bima sebut data Kemensos tidak dipakai dalam pembagian bansos Januari-Februari. Mesnsos Risma juga tidak dilibatkan. 

Ganjar Pranowo menyindir Jokowi hingga ketum parpol yang rajin turun ke Jawa Tengah jelang pencoblosan.

Ganjar Pranowo meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab, bansos merupakan agenda nasional.

Syaugi sebut pembagian bansos bukan dilaksanakan karena keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang membutuhkan.

Todung mengklaim pernyataannya soal penyaluran bansos hanya kesalahpahaman semata. Menurut dia, yang harus dihentikan adalah politisasi bansos.

Aria Bima menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenai bansos sebagai program yang diusung Joko Widodo.

Kemensos meminta kepada Menkeu agar menunjukkan secara jelas siapa pejabat yang menjadi pelaku politisasi bansos tersebut.