tirto.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membocorkan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) tidak digunakan pemerintah untuk penyebaran bansos periode Januari dan Februari.
“Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos yang selalu diperbaiki oleh Kemensos ini infonya tidak dipakai di dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari-Februari ini," kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, di TPN Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Menurut Aria, dia menerima informasi bahwa data penerima bansos yang digunakan pemerintah di periode itu menggunakan milik Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manuasia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Padahal, kata Aria, data itu belum sepenuhnya tervalidasi.
"Yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos, tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ungkap dia.
Disebutkan Aria, pemerintah tidak seharusnya mengeksploitasi kemiskinan masyarakat dengan cara tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah bertanggung jawab terhadap kemiskinan rakyat.
Dia memaparkan, seharusnya tidak ada pencitraan untuk mendapatkan dukungan publik melalui bansos. Oleh karenanya, apa yang dilakukan pemerintah melalui bansos dipandang perbuatan tidak manusiawi.
"Ini sangat biadab ini sangat tidak manusiawi sangat di bawah standar moralitas kita sebagai pejabat publik," tutur Aria.
Mensos Tri Rismaharini sendiri, kata Aria, mengaku tidak nyaman dengan apa yang terjadi tersebut. Sebab, sebagai menteri sosial tidak dilibatkan dalam penyaluran ke masyarakat.
Lebih lanjut, dia mengemukakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentunya paham mengenai aturan yang seharusnya dilakukan dalam penyebaran bansos. Sebagai anggota DPR, dia pun mengaku penyaluran bansos dan penanganan kemiskinan rakyat juga menjadi tanggung jawab seluruh wakil rakyat.
“Kemiskinan ini ada karena ketidakbecusan pejabat negara," ungkap dia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Abdul Aziz
