tirto.id - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab, bansos sudah menjadi program pemerintah melalui persetujuan DPR RI.
Ganjar tak menampik bahwa bansos memang selalu mendapatkan ruang yang terbaik pada masa kampanye pemilu.
"Maka, tidak mengherankan bila banyak orang memperebutkan bansos saat kontestasi politik," ungkap Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2024).
Menurut Ganjar, biasanya inkumben akan memanfaatkan seluruh kebijakan dan mengklaimnya sebagai bagian dari kelompoknya. Padahal, bansos merupakan kebijakan nasional, bukan kebijakan individu.
“Itu sebenarnya hal biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebijakan nasional. Bukan individu, sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, agar publik bisa tahu,” tutur Ganjar.
Ganjar menyebut, memang dalam suasana politik saat ini sangat mudah bagi pihak tertentu mengklaim program bansos bukan dari pemerintah. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespons kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," ucap Ganjar.
Dalam kampanyenya ke Kendal itu, Ganjar juga menegaskan kepada masyarakat mengenai beberapa hal yang disebutnya keliru. Dia meminta, sejumlah pihak menyuarakan informasi keliru yang seharusnya diluruskan.
Salah satu informasi keliru yang disebut Ganjar adalah mengenai kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Dia menuturkan, kelangkaan pupuk juga terjadi di daerah lain, tak hanya di Jawa Tengah saja.
“Ini kan keliru, karena pupuk langka di mana-mana dan rakyat harus diedukasi, bahwa kebutuhan subsidi pupuk memang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Mengaku saja,” ungkap Ganjar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
