tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) merespons penyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membeberkan praktik pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu.
Manipulasi data itu dilakukan oleh pejabat tersebut dengan memasukkan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) ke dalam data penerima bansos. Dengan demikian, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.
Menanggapi hal tersebut, Kemensos meminta kepada Menkeu agar menunjukkan secara jelas siapa pejabat yang menjadi pelaku politisasi bansos tersebut.
"Siapapun yang mau, bicarakan itu, tunjuk hidungnya [Kasih tahu siapa pelakunya]. Jangan, jangan insinuasi [Menyindir], katanya [Orang], gitu. Jangan ada apa gitu gimana, nanti kita bisa memperbaiki," kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit di Kantor Kemensos, Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).
Ia menyatakan Kemensos selalu memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya. Dan selalu memperbaiki jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak layak mendapatkan bansos.
"Jadi kita bicara data. Tapi kita tidak bicara insinuasi [Menyindir], kita tidak bicara tentang sebuah 'Oh, biasanya apa seperti apa'. Karena saya juga mau mengatakan bahwa kita harus fair," ucapnya.
Kemudian, ia menjelaskan pemerintah daerah (Pemda) bersama Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah bekerja keras untuk terus memperbaiki DTKS sesuai dengan ketentuan.
"Kami optimis bahwasanya negeri ini bukan negeri para pengawur gitu kan. Negeri Ini juga punya kontrol kok dan kontrol nya sudah ada kok, gitu kan," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
