tirto.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meluruskan isu penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pemilu selesai. Usulan itu sebelumnya disebut untuk memastikan bansos tak dipolitisasi oleh paslon manapun.
"TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun enggak pernah," kata Wakil Ketua TPN Tuan Guru Bajang (TGB) di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Menurut TGB, bansos merupakan program nasional yang telah disepakati DPR bersama pemerintah. Oleh karenanya, koalisi pengusung Ganjar-Mahfud pun turut menyetujui program tersebut melalui DPR.
Di sisi lain, program bansos dipandang pro rakyat dan memiliki dampak sangat luas, terutama pasca-wabah virus corona. Sehingga partai pengusung Ganjar-Mahfud mendorong pelaksanaan program itu melalui DPR.
"Jadi tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan," tutur TGB.
Lebih lanjut dia memastikan bahwa Ganjar-Mahfud berkomitmen mendorong terealisasinya program-program pro rakyat.
"Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya dengan governance yang dijamin, dijaga agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan termasuk di dalam pilpres kali ini," ujar TGB.
Di sisi lain, Deputi Hukum TPN Todung Mulia Lubis mengaku bahwa pernyataan dia sebelumnya terkait dengan dugaan politik uang melalui bansos. Sebab, ditemukan adanya indikasi penyaluran beras bansos yang kemasannya terdapat gambar salah satu paslon.
Dia pun mengaku bahwa pernyataannya hanyalah kesalahpahaman semata. Padahal, penghentian yang dimaksud adalah pemberian bansos untuk mendapatkan efek elektoral politik.
"Ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Nah sekali lagi saya baca ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu," ungkap Todung.
Pemerintah Tolak Hentikan Bansos
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan penayaluran bansos sebagaimana diminta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Enggak akan menghentikan. Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu ada lagi rencananya gelombang berikutnya. Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Moeldoko mengatakan program bantuan beras kepada masyarakat jauh sebelum Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi melihat harga beras dalam kondisi tinggi sehingga diperlukan bantuan kepada masyarakat miskin.
"Dari pengalaman yang ada, dari pengalaman yang tiga bulan pertama, kemudian tiga bulan lagi, ini akan tiga bulan lagi yang ketiga," tutur dia.
Jokowi, kata dia, memandang pembagian bansos itu bentuk memengaruhi inflasi, sehingga program itu sangat positif karena masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah tersebut.
"Jadi, enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah," tutup Moeldoko.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fahreza Rizky
