Menuju konten utama

TNI AD akan Tambah 16 Kodam Baru Hingga 2029

Pembangunan Kodam baru akan berfokus di DKI Jakarta, Aceh, dan juga Papua.

TNI AD akan Tambah 16 Kodam Baru Hingga 2029
Sejumlah prajurit TNI AD turun dari  KRI Teluk Ende- 517 setibanya di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, Sabtu (22/11/2025).  ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU

tirto.id - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan menambah 16 Komando Daerah Militer (Kodam) baru di sejumlah wilayah Indonesia hingga 2029 mendatang.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel (Inf) Donny Pramono, mengatakan, saat ini TNI AD sudah memiliki 21 Kodam aktif di seluruh wilayah tanah air. Namun, sesuai dengan arahan pemerintah, TNI AD akan meningkatkan jumlah Kodam hingga menjadi 37 sampai 2029.

“Terkait pembangunan Kodam, saat ini TNI AD memiliki 21 Kodam aktif, dan sesuai arahan pemerintah, jumlah tersebut akan ditingkatkan bertahap hingga mencapai 37 Kodam pada 2029 sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan wilayah,” ujar Donny saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (26/11/2025).

Adapun pembangunan Kodam dan penebalan pertahanan darat disebutnya akan berfokus di tiga wilayah utama, yakni DKI Jakarta, Aceh, dan juga Papua.

Menurut Donny penguatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui pembangunan satuan kewilayahan, penambahan satuan tempur serta bantuan tempur sesuai kebutuhan dan berintegrasi dengan penguatan matra TNI AL dan TNI AU.

Selain itu, Donny juga menerangkan tujuan dari pengerahan prajurit TNI AD untuk melakukan pengamanan di wilayah industri strategis dan objek vital seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

Ia menyebut pengamanan itu dilakukan untuk mencegah ancaman keamanan di objek vital, seperti potensi sabotase sampai ancaman keamanan yang mengusik kepentingan nasional.

“Untuk bentuk pengamanan, secara umum TNI melaksanakan fungsi perlindungan objek vital, pencegahan sabotase, serta penanganan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional. Namun detail pola pengamanan dan kebutuhan kekuatan akan sepenuhnya mengikuti desain operasi yang ditetapkan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Sampai sejauh ini, TNI AD disebutnya belum mendapatkan penugasan terkait pengamanan di wilayah industri dan objek vital itu. TNI AD pun masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Dapat saya jelaskan bahwa sampai saat ini TNI AD masih menunggu arahan dan penugasan resmi dari Mabes TNI selaku user operasi. Prinsipnya, TNI AD siap menyiapkan satuan-satuan kewilayahan dan operasional yang ada di bawah Kodam sesuai kebutuhan wilayah,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan TNI akan ditugaskan untuk mengawasi kilang-kilang minyak milik PT Pertamina (Persero).

Sjafrie menyebut, kilang minyak merupakan instalasi strategis sehingga TNI dapat terlibat dalam pengamanan lewat Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sjafrie menambahkan, penempatan prajurit TNI untuk menjaga kilang Pertamina termasuk OMSP yang diizinkan melalui Undang-Undang tentang TNI.

“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam Revisi Undang-Undang TNI yang Pasal 14 itu,” kata Sjafrie di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Penugasan tersebut akan mulai berjalan pada Desember 2025 mendatang. TNI AD akan bertugas dalam pengawasan kilang itu dan dipantau Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Menurutnya, andilnya BAIS TNI ditujukan agar dapat mendeteksi potensi ancaman yang bisa muncul kapanpun.

Baca juga artikel terkait TNI ANGKATAN DARAT atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto