tirto.id - "Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang hari ini diperburuk dengan tumbuh dan berkembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan dan dikelola oleh kelompok orang. Dan mereka menggunakan topeng konstitusi."
Ucapan itu dikatakan oleh Gatot Nurmantyo, Panglima TNI periode 2015-2017, di deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, kemarin (18/8/2020). Ia hadir sebagai salah satu Presidium KAMI, bersanding dengan Din Syamsuddin dan Rochmat Wahab.
Ia mengatakan banyak masalah yang dialami rakyat Indonesia, dan proxy war salah satunya. Masalah-masalah itu dinilai tak mendapat perhatian dari pemerintah.
Sebagai purnawirawan, Gatot bahkan mengucapkan janji di agenda itu. "Saya berjanji akan setia kepada Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945. Inilah bunyi sumpah saya yang tidak pernah dicabut. Melekat kepada setiap prajurit hingga ke liang lahat."
"Saya ingin mengambil langkah untuk menjaga kesetiaan kami kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tambahnya.
Istilah 'proxy war' yang dikatakan Gatot sebenarnya bukan barang baru. Slogan itu sudah kerap ia lontarkan sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI, kendati tak pernah ada penjelasan lebih lanjut bentuk konkret macam apa ancaman itu.
Usai menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI pada 2017, Gatot kerap melakukan manuver politik. Sejak 2018, ia sudah rutin melakukan safari politik guna menggalang dukung untuk maju di Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun dikabarkan pernah melirik Gatot sebagai wakilnya.
Pada April 2018, ada kelompok masyarakat yang mendeklarasikan Gatot untuk menjadi capres. Gerakan itu bernama Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR).
Dalam Pilpres 2019 itu, ia hanya masuk ke kategori 'nyaris nyapres' karena pada akhirnya ia gagal melenggang ke arena kontestasi. Joko Widodo dan Prabowo Subianto-lah yang bertarung.
Lama tak terdengar kabarnya, sekarang ia muncul di KAMI--yang isinya kebanyakan individu-individu oposisi Jokowi.
Langkah Gatot untuk 2024?
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai akan sulit jika Gatot menggunakan KAMI sebagai kendaraan politik menuju Pilpres 2024. Karena, kata dia, mau bagaimanapun KAMI bukanlah partai politik yang memiliki hak mengusung seseorang di pemilihan presiden.
"Ibarat kendaraan, KAMI ini mobil yang belum punya izin sertifikasi. Jadi penumpang yang ada di KAMI harus nemu kendaraan lain kalau mau masuk ke kontestasi Pilpres 2024," kata Hendri saat dihubungi wartawan Tirto, Rabu (19/8/2020) siang.
Menurut Hendri, jika memang merasa memiliki elektabilitas yang tinggi, seharusnya Gatot mengikuti jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu: membuat partai politik.
"Nasdem juga begitu. Yakin elektabilitas bagus, dari ormas ke partai," katanya.
Salah satu pegiat KAMI, Adhie Massardi, menepis tudingan bahwa gerakan KAMI dimaksudkan untuk memunculkan calon kandidat untuk Pilpres 2024.
Ia mengklaim, justru gerakan KAMI adalah antitesis dari para eksekutif, legislatif, dan partai politik yang bekerja tidak becus dan hanya memikirkan politik elektoral Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 saja.
"Padahal persoalan-persoalan rakyat adalah persoalan hari ini. Partai politik juga, sebagai representasi rakyat di eksekutif dan legislatif, hanya mikirin pilkada dan pilpres aja," kata Adhie saat dihubungi wartawan Tirto, Rabu sore. "2024 itu kan urusan partai. Kami enggak punya partai. Kami muncul justru karena urusan mereka cuma 2024 aja. Kami bahas masalah hari ini. [Ini] gerakan moral," tambahnya.
Keterlibatan Gatot di dalam KAMI pun menurut Adhie hanya karena ia mendengar banyak keluhan dari rakyat, bukan karena urusan Pilpres 2024. "Makanya ketika ingin teriak bersama [lewat KAMI], dia pun setuju. Karena akan lebih didengar," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
