tirto.id - Masyarakat Indonesia harus mengencangkan ikat pinggang di tahun 2020. Sejumlah harga yang diatur pemerintah dipastikan naik dan membuat pengeluaran makin membengkak.
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, misalnya, naik dua kali lipat. Pemerintah juga mengerek tarif cukai rokok dan mencabut subsidi listrik untuk daya terpasang 900VA yang dinikmati 24,4 juta pelanggan.
Tak hanya itu, tarif jasa transportasi juga disinyalir mengalami kenaikan. Harga tiket angkutan penyeberangan bakal naik sekitar 28 persen dan sejumlah ruas tol bakal mengalami penyesuaian tarif untuk menghindari potensi kerugian investasi.
Rencana ini muncul ketika pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren perlambatan. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 56,52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,01 persen year on year (yoy)—naik tipis ketimbang periode yang sama tahun 2018 sebesar 5 persen yoy.
Rencana ini juga mengemuka ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana fokus menjaga konsumsi domestik di tengah tekanan perlambatan ekonomi global.
Dengan kata lain, menurut ekonom dari Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kenaikan harga kontradiktif dengan tujuan pemerintah untuk menopang perekonomian dengan "mempertahankan konsumsi".
"Mau tumbuh 5,3 persen tapi motor utamanya macet. Ekonomi kita bisa jadi enggak aman. Kita harus jeli baca situasi," jelas Bhima saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (9/11/2019).
Pada kuartal II/2019, PDB yang jadi motor pertumbuhan ekonomi domestik berada pada level 5,05 persen—jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Padahal tahun lalu, momentum lebaran di kuartal II dapat mendorong laju PDB ke posisi 5,21 persen.
Andaikan pemerintah ingin mengandalkan investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kondisinya juga sulit lantaran pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan investasi menunjukkan tren perlambatan.
Sejak menyentuh posisi tertinggi, yakni 7,94 persen di kuartal I/2018, realisasi PMTB terus menurun dan menyentuh 4,21 persen di kuartal III/2019.
Sementara ekspor barang dan jasa tiga kuartal terakhir belum bisa diandalkan karena hanya tumbuh 0,02 persen, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun 2018, 8,08 persen.
Karena itu selain memprediksi target pertumbuhan ekonomi 5,3 akan sulit terwujud, Bhima juga mengatakan angkanya bisa jatuh ke 4,9 persen atau lebih rendah lagi.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, punya pendapat lain. Menurutnya, kenaikan drastis harga-harga mungkin tidak akan terlalu banyak memukul pertumbuhan konsumsi. Pasalnya, pengeluaran penduduk per kapita terbesar dikuasai oleh 20 persen penduduk berpendapatan teratas.
Per Maret 2019 porsi mereka terus naik menjadi 45,98 persen total pengeluaran per kapita nasional.
Faisal mengatakan hal ini menjelaskan mengapa selama kuartal I dan II 2019 berbagai upaya mendongkrak daya beli melalui bantuan sosial, THR, dan gaji ke-13 PNS seolah tak banyak membantu pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Namun bukan berarti pertumbuhan konsumsi akan aman-aman saja di tahun depan. Sebab, kemungkinan besar kelompok masyarakat kaya itu akan menahan konsumsi dan investasinya karena perlambatan ekonomi global.
Sementara itu, dari sisi domestik, mereka juga masih khawatir bakal dikejar-kejar petugas pajak karena pemerintah mau tak mau harus menahan defisit anggaran tak melebar.
“Kalau mau spending, mereka bisa ketahuan dan jadi target pajak. Dari sisi bisnis, kalau mau pemerintah memberi insentif fiskal dan moneter. Suku bunga juga perlu diturunkan agar iklim investasi tak melambat,” terang Faisal.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
