tirto.id - Istana Kepresidenan menyatakan pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar dan sepenuhnya bergantung pada kebutuhan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan terkait hal itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Pada konteks yang tadi saya sampaikan, ya menjadi wajar. Kebutuhan yang paham Bapak Presiden,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo menjelaskan hingga saat ini belum ada kabar mengenai reshuffle kabinet. Dia juga membantah isu yang beredar terkait rencana penyatuan beberapa pos kementerian.
“Dari mana isunya? Enggak,” ujarnya.
Terkait isu reshuffle yang belakangan menguat, Prasetyo menyebut sulit membendung rumor yang berkembang di ruang publik.
“Kalau isu bagaimana kami menahannya?,” katanya retoris.
Menurut Prasetyo, publik perlu memahami bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Dia menegaskan Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri secara berkelanjutan dalam proses kerja sehari-hari.
Dia juga menjelaskan evaluasi dilakukan seiring pelaksanaan program dan tugas pemerintahan. Dari proses tersebut, Presiden melakukan penilaian atas kinerja para pembantunya.
“Dalam proses bekerja itu, menjalankan program, menjalankan tugas-tugas, di situ pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian-penilaian atau evaluasi,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga menegaskan keputusan pergantian hanya akan diambil jika Presiden menilai perlu adanya perbaikan.
“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu,” ujarnya.
Saat ditanya apakah ada menteri atau wakil menteri yang kinerjanya dinilai belum memuaskan, Prasetyo menepisnya.
“Sejauh ini belum. Makanya kalau ada isu, ya namanya isu atau gosip ya,” kata dia.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran kembali beredar usai kosongnya kursi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas Djiwandono usai terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, sempat beredar rumor bahwa Budi Djiwandono akan merapat ke dalam kabinet. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu membantah kabar beredar tersebut.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id

































