tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), menyebut bahwa dirinya tak ingin impor komoditas pangan menjadi hambatan bagi perkembangan agrobisnis dalam negeri. Menurutnya, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan mengandalkan para pengusaha dan petani dari dalam negeri.
Ia juga menyinggung kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang tegas menolak adanya impor garam dan ikan lantaran bisa memanfaatkan stok dari dalam negeri yang dianggap masih berlimpah.
"Sebisa mungkin jangan sampai impor pangan. Karena ini negara agraris dan seperti Bu Susi, saya bangga sama beliau yang konsisten. Tenggelamkan, pakai kekerasan," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2018).
Lantaran itu lah, ia mengaku malu jika para Bulog tidak bisa mengoptimalkan sumber-sumber pangan dari dalam negeri. "Kalau saya enggak bisa konsisten kayak beliau (Susi Pudjiastuti) lebih baik saya dikebiri saja," imbuhnya.
Menurut Buwas, saat ini kendala dalam pengambilan kebijakan soal pangan berada pada tidak sinkronnya data antar instansi pemerintah. Ia, misalnya, mengaku pernah berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Menteri Pertanian serta Kementerian Perdagangan soal cadangan beras pemerintah (CBP).
Namun, dari diskusi tersebut ia akhirnya mengetahui bahwa data stok pangan dalam negeri tidak valid. "Jadi baik itu dari Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kemenko kita berpikir, sampai saat ini enggak ada data valid yang saya pegang untuk bekerja dengan benar," jelasnya.
Karena itu lah, hingga saat ini ia masih mempertanyakan kebijakan Impor 2 juta ton beras yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apalagi, berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh tim lintas instansi yang ia pimpin, ketersediaan beras di Bulog akan cukup hingga Juni 2019.
Sehingga menurutnya impor yang dilakukan pemerintah tidak akan terserap dan merugikan negara serta para petani kecil.
"Saya sebagai orang kampung itu miris apalagi kalau saya jadi petani seolah-olah kita tidak berpihak ke petani," tutur mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yandri Daniel Damaledo