tirto.id - Komisi IV dan VI DPR akan menyelenggarakan rapat gabungan bersama Kementerian Perdagangan, Bulog dan Kementerian Pertanian. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI, Azzam Azman. Namun, ia belum bisa memastikan waktunya.
"Kami akan mediasikan Mendag dan Bulog agar tahu masalah sebenarnya di antara mereka soal impor beras ini. Nanti ada Mentan juga," kata Azman kepada Tirto, Jumat (21/9/2018).
Azman menyatakan, polemik soal impor beras ini harus segera diselesaikan agar tidak semakin berlarut dan merugikan petani dan masyarakat.
"Perdebatan di muka publik Pak Enggar dan Pak Buwas itu bisa mengganggu stabilitas pangan," kata Azman.
Dalam hal ini, Azman berpendapat sebaiknya Mendag Enggartiasto Lukita menyetop impor beras sebagaimana yang disarankan Direktur Bulog, Budi Waseso (Buwas). Sebab, menurutnya, kebijakan impor hanya bisa dilakukan atas pertimbangan Bulog.
"Nah itu nanti yang akan kami tekankan ke Pak Enggar," kata Azman.
Azman pun menyatakan, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Enggar terkait keputusannya melakukan impor beras di luar persetujuan Bulog.
Polemik antara Kemendag dan Bulog terjadi setelah Mendag Enggartiasto pada 18 September lalu menyatakan kebutuhan gudang Bulog dan membengkaknya biaya sewa untuk itu bukan urusan pemerintah.
"Itu kan sudah diputuskan di rakor menko jadi urusan Bulog. Jadi enggak tahu saya, bukan urusan kita," jelas dia di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Buwas yang menyatakan Kemendag tidak bisa lepas tangan.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
