tirto.id -
Perum Bulog berharap pemerintah memberikan kewenangan penuh untuk melakukan impor beras. Kepala Divisi Pengadaan Pangan Pokok Perum Bulog, Yayat Hidayat, beralasan pihaknya yang paling mengetahui data-data terkait kebutuhan pangan dalam negeri.
Pendapat tersebut ia lontarkan untuk menanggapi terkait polemik impor beras antara Bulog dan Kementerian Perdagangan yang belakangan ramai dibahas.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan pemerintah tak perlu mengimpor beras karena stok masih mencukupi di gudang Bulog. Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berencana menambah impor beras dan menyatakan jika gudang beras Bulog penuh bukan urusannya.
"Jadi hanya Bulog aja yang mengelola semua produksi PTPN semua hanya Bulog yang membeli kemudian impor hanya diberikan izinnya kepada Bulog sehingga impor itu izinnya ada di Bulog. Tentu saja kalau kita melihat pengalaman di masa lalu bahwa harga relatif stabil," ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Menurut Yayat, dengan memberikan kewenangan penuh untuk mengelola dan menjaga stabilitas pangan kepada Bulog, maka kepastian soal harga komoditas pokok di pasar bisa tercapai.Pada saat paceklik ketika produksi dalam negeri merosot, misalnya, Bulog bisa melakukan import dengan terlebih dahulu melihat daya ketersediaan cadangan pangan pemerintah."Kan, biasanya harga cenderung tinggi karena pasokan relatif terbatas. Nah, fungsi Bulog melindungi konsumen agar harga tidak terlalu tinggi melalui mekanisme intervensi pasar," imbuhnya.Sebelumnya, Buwas juga menyesalkan sikap pemerintah yang melakukan impor 2 juta ton beras di 2018 meski stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih melimpah.Bahkan, ia memperkirakan stok beras akan mencapai 3 juta ton hingga Desember 2018. Penyebabnya, kata penyerapan beras di sejumlah pasar sangat rendah sehingga cadangan yang ada di gudang Bulog tidak keluar. Perkiraan itu didasarkan pada hasil analisis tim lintas instansi yang ia bentuk. Dengan stok sebanyak itu, kata Buwas, maka pemerintah tidak perlu melakukan impor beras hingga Juni 2019.
“Saya sudah bikin tim dari beberapa instansi untuk menghitung, analisis tentang perberasan di negara kita ini. Kita ini enggak punya neraca beras. Tim itu merekomendasikan bahwa sampai Juni 2019 itu tidak perlu impor,” kata Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
tirto.id - Ekonomi
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH
