tirto.id - Silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat kembali terjadi. Kali ini dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto soal data kapasitas rumah sakit.
Rabu 9 September lalu, Anies bilang "ambang batas" 67 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di DKI sebanyak "4.053" tempat tidur isolasi. "Bila situasi ini berjalan terus tidak ada pengereman... tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh, dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien Covid lagi, dan ini waktu yang tinggal sebentar," katanya.
Beberapa hari kemudian, Senin 14 September, Terawan mengatakan rumah sakit di Jakarta "masih mampu melakukan perawatan pasien COVID-19" per Minggu (13/9/2020) pukul 12.00. Di Istana Kepresidenan, Jakarta, ia mengatakan itu diketahui setelah tim Kementerian Kesehatan (Kemkes) meninjau langsung situasi rumah sakit.
Anies saat itu memang tidak mengatakan rumah sakit sudah tidak dapat lagi menampung pasien. Ia bilang jika tak ada upaya pengereman, barulah tanggal 17 September tempat tidur isolasi penuh--persis hari ini. Masalahnya, jumlah tempat tidur berbeda dengan keterangan Terawan. Jika Anies mengatakan 4.053, Terawan menyebut angka 4.271, dan yang kosong sebanyak 1.088.
Perbedaan juga terkait rencana penambahan kapasitas. Anies mengatakan Pemprov DKI menaikkan kapasitas menjadi "4.800-an" (tepatnya 4.807), sementara Terawan menyebut angka 1.022 tempat tidur "sehingga menjadi 5.293."
Total jumlah ICU--untuk pasien bergejala berat--juga berbeda. Terawan menyebut angka 584, sementara Anies 528. Anies bilang ICU akan dinaikkan menjadi 636, sementara Terawan "ditambah sebanyak 138 tempat tidur ICU sehingga total menjadi 722."
Buruknya Konsolidasi Data
Miki Salman, Juru Bicara KawalCOVID19, inisiatif sukarela netizen yang bertujuan mengawal informasi COVID-19 dan mendorong transparansi data dan komunikasi krisis yang benar, tercengang dengan perbedaan data Menkes Terawan dengan Gubernur Anies. Sudah hampir tujuh bulan pemerintah menangani pandemi dan masih saja hal semacam ini terjadi.
"Ini menunjukkan buruknya konsolidasi data antara pemerintah pusat dengan daerah. Masa pandemi ini bukan masa berselisih secara politik, tapi bersama-sama bangkit melawannya. Karena virus tidak pandang bulu background politik," kata dia kepada reporter Tirto, Selasa (15/9/2020).
Saat ini sudah era digitalisasi. Semua data bisa dihimpun dan diakses dengan mudah. Manajemen perhotelan saja bisa mendata dengan baik kapasitas dan berapa tempat tidur yang telah terpakai.
Dia pun mempertanyakan, jika konsolidasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI saja tidak baik, "bagaimana pemerintah konsolidasi dengan masyarakat?" "Pantas saja kalau masyarakat masih banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan," katanya.
Perbedaan data tak hanya terkait rumah sakit. KawalCOVID19 pernah merilis temuan perbedaan data pasien.
Jumlah total kasus pada 9 September yang dicatat pusat sebanyak 203.342, sedangkan daerah, setelah dikalkulasikan, ada lebih banyak 568 atau total 203.910. Pada hari yang sama, pusat mencatat 145.200 kasus sembuh, sedangkan daerah 148.944 atau selisih 3.744. Sementara data kasus meninggal, pusat mencatat 8.336, sedangkan daerah selisih 689 atau sebanyak 9.025.
Sehari kemudian, total kasus yang dicatat pusat 207.203, sedangkan daerah 207.366. Kemudian untuk kasus sembuh pusat mencatat 147.510, sedangkan daerah 151.638. Selisih juga terdapat dalam data kasus meninggal. Pusat mencatat 8.456, sedangkan daerah 9.205.
Bukan hanya pusat dan daerah saja, kata Miki, konsolidasi di internal pemerintah pusat saja tidak berjalan baik. Hal itu terlihat ketika sejumlah menteri mengomentari sesuatu di luar kapasitas mereka. Misalnya saja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berkomentar soal kesehatan, Mendagri Tito Karnavian berkomentar perihal virologi, dan sebagainya.
"Kalau kita lihat kayak enggak ada negara. Untuk apa ada negara kalau tidak berfungsi seperti ini?" katanya.
Irma Hidayana, inisiator LaporCOVID19, perkumpulan yang juga inisiatif warga, mengatakan "secara nasional, pemerintah gagal melakukan pembenahan data Covid." Hal ini wajar terjadi di awal masa pandemi, tapi semestinya terselesaikan saat ini. "Butuh waktu berapa lama lagi? Enam bulan tidak cukup?" kata dia kepada reporter Tirto, Selasa.
Apabila perbedaan data itu terus terjadi, dampaknya strategi pencegahan, penanganan, pengendalian, termasuk testing, tracing, dan isolasi tidak akan tepat sasaran. "Sebab tidak berbasis data yang merefleksikan situasi di lapangan," katanya.
Bahkan saat ini saja menurutnya masih ada pasien yang tidak bisa mengakses rumah sakit, berdasarkan laporan yang masuk ke perkumpulan. Ada pula dokter yang sulit mencari rujukan lantaran sudah penuh.
Perkumpulan meminta data segera diselaraskan. Lalu, meminta pusat berkoordinasi terlebih dulu dengan pemda terkait jika ingin merilis data. "Koordinasi yang baik untuk menyajikan data yang baik. Terutama yang berpihak pada kesehatan masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
