Menuju konten utama

Senator Partai Republik Tolak Trump Hentikan Perang Lawan Iran

Partai Demokrat lebih memilih menghalangi Donald Trump menghancurkan program nuklir nasional Iran.

Senator Partai Republik Tolak Trump Hentikan Perang Lawan Iran
Seorang wanita Iran berpartisipasi dalam unjuk rasa pro-pemerintah di Teheran, Iran, pada 12 Januari 2026. Reuters/Morteza Nikoubazl/NurPhoto

tirto.id - Senator Partai Republik di Amerika Serikat (AS) menolak upaya pemungutan suara untuk menghentikan perang Presiden Donald Trump melawan Iran pada Rabu (4/3/2026) waktu setempat.

Pemungutan suara ini menunjukkan dukungan awal terhadap konflik yang dengan cepat meluas di Timur Tengah tanpa strategi keluar yang jelas dari pihak AS.

Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai resolusi War Powers itu gagal disahkan dengan hasil voting 47 berbanding 53 suara.

Pemungutan suara sebagian besar mengikuti garis partai, meski Senator Republik Rand Paul dari Kentucky mendukung resolusi tersebut dan Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania justru menolaknya.

Resolusi War Powers memberikan kesempatan bagi anggota parlemen untuk menuntut persetujuan Kongres sebelum serangan lanjutan dilakukan. Voting ini memaksa para senator mengambil sikap atas perang yang akan menentukan nasib personel militer AS, banyak warga sipil, serta masa depan kawasan.

Menegaskan betapa seriusnya situasi tersebut, para senator Demokrat memenuhi ruang sidang dan tetap duduk di meja masing-masing saat pemungutan suara dimulai. Biasanya, senator hanya masuk untuk memberikan suara lalu meninggalkan ruangan.

Senator John Barrasso, yang merupakan pimpinan kedua Partai Republik di Senat, mengatakan dalam debat bahwa anggota Republik mengirim pesan bahwa Demokrat keliru karena memaksakan voting resolusi tersebut.

"Partai Demokrat lebih memilih menghalangi Donald Trump daripada menghancurkan program nuklir nasional Iran," kata John, dilansir dari Associated Press.

Setelah melancarkan serangan mendadak terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026), Donald Trump berupaya keras meraih dukungan Kongres untuk konflik yang sejak awal sudah diwaspadai publik AS dari berbagai spektrum politik. Pejabat pemerintahan Trump beberapa hari terakhir kerap hadir di Capitol Hill untuk meyakinkan para legislator bahwa situasi berada dalam kendali.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan pada Rabu bahwa perang dapat berlangsung hingga delapan pekan, jangka waktu yang lebih lama dibandingkan proyeksi sebelumnya dari pemerintahan Trump. Ia juga mengakui Iran masih mampu melancarkan serangan rudal meski AS berupaya mengendalikan wilayah udara negara tersebut.

“Para anggota militer AS 'masih berada dalam bahaya, dan kita harus menyadari bahwa risikonya masih tinggi'," kata Jenderal Dan Caine, ketua Kepala Staf Gabungan, pada konferensi pers yang sama.

Sebagai informasi, enam personel militer AS tewas dalam serangan drone di Kuwait pada akhir pekan lalu. Senator Republik Joni Ernst mengakui dampak kemanusiaan perang tersebut dalam pidatonya.

Dua tentara yang tewas pada Minggu berasal dari Iowa, dan satu unit Garda Nasional dari negara bagian itu juga pernah diserang di Suriah pada Desember, menewaskan dua tentara lainnya.

Baca juga artikel terkait KONFLIK AS-IRAN atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto