Senator Jateng Minta Bupati Pati Aktif Dialog dengan Masyarakat

tirto.id - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Kholik, menanggapi kebijakan Bupati Pati, Sadewo, yang ingin menaikkan pajak sebesar 250 persen. Abdul pun menyarankan Sadewo berdialog dengan masyarakat Pati sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

Menurut Abdul Kholik, jangan sampai kebijakan yang dikeluarkannya seorang bupati tanpa perhitungan yang matang sehingga dapat membebankan masyarakat.

“Kalaupun ada tentu harus melalui proses dialog dengan masyarakat dan bertemu pada angka-angka yang bisa diterima oleh masyarakat. Kenaikannya proporsional, bisa meningkatkan pendapatan daerah tapi tidak membebani masyarakat,” kata Abdul saat ditemui di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia pun mengaku paham bahwa terdapat tantangan fiskal yang sedang dihadapi oleh sejumlah daerah, seperti salah satunya di Pati. Namun, jangan sampai gegabah mengeluarkan aturan atau kebijakan yang dijadikan alasan untuk mendongkrak pembayaran pajak.

“Ya tentu kita mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda). Memang ada tantangan fiskal yang sekarang cukup berat buat daerah tetapi kita berharap tidak kemudian menjadi alasan untuk menaikkan pajak yang kemudian memberatkan masyarakat,” katanya.

Menanggapi masyarakat Pati yang meminta Sadewo untuk mengundurkan diri dari jabatannya, Abdul Kholik mengatakan mekanismenya sudah tercantum dalam Undang-Undang. Namun, dia mendesak agar pemda hingga masyarakat Pati bersama-sama mendukung kemajuan daerah itu.

“Nanti kita tunggu dari Pak Gubernur, kan beliau nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah,” ucapnya.

“Pertama, Kemendagri juga tentu akan memberikan semacam perhatian dan mungkin kalau dibutuhkan Kemendagri juga bisa memberikan saran dan pandangan atau mungkin juga langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah di Pati,” imbuhnya.

Bupati Pati, Sudewo mengeluarkan rencana yang menuai kontroversi tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen hingga memicu kemarahan masyarakat. Bahkan, Sudewo menantang masyarakat untuk memperbanyak jumlah pendemo.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. saya tidak akan mengubah keputusan," ujar Sudewo dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.