Sekolah Rakyat Diragukan, Mensesneg: Kami Teruskan karena Yakin

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan banyak pihak sempat menyangsikan gagasan pendirian Sekolah Rakyat (SR) pada awal perumusannya. Namun, pemerintah memilih tetap melanjutkan program tersebut sebagai langkah berani dan tidak normatif untuk memutus rantai kemiskinan.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai acara peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Di awal ide Sekolah Rakyat ini, banyak pihak-pihak yang menyangsikan, tetapi kami terus berupaya karena kami meyakini, di satu sisi sekolah-sekolah yang normal terus kami perbaiki,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, peresmian 166 Sekolah Rakyat bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan kehadiran negara bagi warga yang paling membutuhkan, khususnya dalam akses pendidikan.

“Tidak hanya sekadar meresmikan beroperasinya Sekolah Rakyat, tetapi hari ini juga menjadi momentum bagi kita seluruh bangsa Indonesia bahwa negara hadir, pemerintah hadir,” ujarnya.

Prasetyo juga menjelaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada level ekonomi paling sulit. Dari total 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA sudah mengikuti proses pembelajaran.

“Sekolah Rakyat ini memang khusus diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada di level yang paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi,” kata Prasetyo.

Berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan pemerintah, Sekolah Rakyat saat ini menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada Sekolah Rakyat, tetapi juga tetap memperbaiki sekolah reguler secara masif.

“Tahun ini kita targetkan akan kita renovasi minimal 60.000 sekolah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat fasilitas pembelajaran dengan mendistribusikan panel interaktif ke sekolah-sekolah.

“Salah satunya dengan kita membagikan interactive panel ke seluruh sekolah tahun 2025 di 288.000 sekolah,” kata Prasetyo.

Meski demikian, dia menilai langkah-langkah konvensional saja tidak cukup untuk memutus kemiskinan struktural. Pemerintah, kata dia, harus berani mengambil terobosan.

“Kami juga harus berpikir berani dan berpikir out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kami tidak bisa menunggu,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, Sekolah Rakyat memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial yang sebelumnya belum dioptimalkan. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa aset negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa banyak fasilitas yang juga bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih berdampak dan lebih bermanfaat, terutama di masalah pendidikan,” kata Prasetyo.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat terus berlanjut. Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan pembangunan di 104 titik tambahan agar dapat menampung lebih banyak siswa.

“Mohon doa restunya supaya kita di tahun ini akan membangun di 104 titik Sekolah Rakyat yang ideal supaya proses pembangunan lancar dan akan menampung lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa mengenyam pendidikan,” ujarnya.