tirto.id - Dunia perpolitikan Indonesia geger tak lama setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta terhadapnya untuk kepentingan pencalonan presiden 2024.
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun menuding: ada beberapa pihak internal dan eksternal Partai Demokrat yang terlibat di balik rencana penggulingannya dari kepemimpinan partai.
"Pengambilalihan posisi Ketum PD (Partai Demokrat) akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Bahkan, AHY menuding, ada pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo di balik rencana itu. Ia pun sudah mengirimkan surat kepada Jokowi untuk mengonfirmasi kebenarannya.
AHY memang tidak menyebutkan nama orang yang ia maksud. Akan tetapi, lewat Twitter resminya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menuding: “Siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambilalih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko.”
Tak lama setelah isu itu beredar, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung memberikan klarifikasi. Ia hanya bilang, Jokowi tidak tahu sama sekali masalah itu, dan biarkan ini menjadi urusan pribadinya.
"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali," kata Moeldoko di Jakarta, Senin (1/2/2021).
"Itu urusan saya. Moeldoko ini. Bukan selaku KSP," kata mantan Panglima TNI era SBY ini.
Akan tetapi, politikus senior Demokrat, Yos Sudarso berharap AHY tidak khawatir berlebihan, para senior di partai hanya ingin membesarkan Demokrat.
Perihal upaya mengusung Moeldoko di Pilpres 2024, Yos mengatakan, hal tersebut tak ubahnya saat para senior partai mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dulu.
"Apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh ke depan? Apa salahnya Pak Moeldoko?" ujar dia.
Sejarah dan Pendiri Partai Demokrat
Demokrat adalah partai yang pernah menguasai perpolitikan Indonesia selama 10 tahun, tepat di saat partai itu mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden selama dua periode. Namun, Demokrat sempat dihantam masalah karena ada banyak kader terbaiknya yang terjerat kasus korupsi.
Mengutip laman resmi partai, Demokrat terbentuk secara resmi pada tanggal 10 September 2001. Pada Pemilu Legislatif 2004, Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45 persen atau 8.455.225 dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR.
Partai ini mendapat masa keemasannya pada Pemilu Legislatif 2009 karena berhasil menjadi partai Pemenang Pemilu Legislatif dengan memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).
Memasuki Pileg 2014, suara partai ini merosot dengan menduduki peringkat keempat dari 10 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 10,19 persen suara nasional (12.728.913). Pada Pemilu 2019, Demokrat tidak mampu menggenjot suara dan terlempar ke posisi 7 dari 9 partai di DPR dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen suara nasional (10.876.507).
Sebagaimana dilansir laman demokrat-diy.or.id, berdirinya Partai Demokrat ini atas inisiatif dari SBY yang ketika itu kalah dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR 2001.
Pada 12 Agustus 2001, sejumlah penggagas melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat itu membentuk tim pelaksana yang terdiri dari:
- Vence Rumangkang;
- A. Yani Wahid (Alm);
- Achmad Kurnia;
- Adhiyaksa Dault;
- Baharuddin Tonti;
- Shirato Syafei.
Di lingkungan kantor Menkopolkam pun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian partai yang dipimpin oleh A. Yani Wachid (almarhum). Kemudian, pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan dan ini menjadi cikal bakal pendirian Partai Demokrat.
Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menyatakan rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
Pada tanggal 20 Agustus 2001, dibantu oleh Sutan Bhatoegana, Vence Rumangkang mengumpulkan orang-orang yang akhirnya membentuk Tim 9 yang beranggotakan 10 orang. Mereka bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik:
- Vence Rumangkang;
- Ahmad Mubarok;
- A. Yani Wachid (almarhum);
- Subur Budhisantoso;
- Irzan Tanjung;
- RMH. Heroe Syswanto Ns.;
- Saragjh;
- Dardji Darmodihardjo;
- Rizald Max Rompas;
- T Rusli Ramli.
Partai itu kemudian disahkan di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH. Ada sekitar 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. Sementara 53 orang lainnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang.
Kemudian, Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso menjadi Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung menjadi Pejabat Sekretaris Jenderal. Sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang.
Pada 10 September 2001, Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatogana, Rusli Ramli dan RF. Saragih dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM.
Editor: Iswara N Raditya
