tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah turut merestui tindakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terlibat dalam aksi ambil alih Partai Demokrat (PD) dari Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mahfud justru kaget dengan tuduhan tersebut dan memastikan tidak ada dialog persetujuan dalam perebutan PD.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud lewat akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).
Tuduhan tersebut pertama kali dilontarkan oleh politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Mantan Wasekjen Partai Demokrat itu merespon pengakuan Moeldoko tentang keterlibatan dalam aksi kudeta kursi ketua umum. Sebab, Moeldoko mengakui ada orang-orang Partai Demokrat datang ke kediamannya dan berbicara soal kondisi terkini Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," Kata Rachland lewat akun @RachlanNashidik.
Mahfud membantah tudingan-tudingan tersebut. Menurut Mahfud upaya mengontrol partai sulit dilakukan di tengah lingkungan demokrasi yang terbuka dan dikontrol oleh masyarakat. Ia pun pesimistis Demokrat sebagai partai besar bisa dikudeta. Ia pun mengatakan restu Menkopolhukam tidak bisa menjadi parameter untuk kudeta tersebut.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
