tirto.id - Pada Senin (1/2/2021) siang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak menggelar konferensi pers di Taman Politik Wisma Proklamasi, yang tak lain adalah kantor DPP Partai Demokrat. Undangan yang sampai ke para wartawan beberapa waktu sebelumnya tak menyertakan tema pembicaraan.
Dalam acara itu dia ternyata mengumumkan hal yang cukup mengagetkan: ada sekelompok orang sedang berupaya mengudetanya sebagai pimpinan partai. AHY secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke V Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, 15 Maret 2020.
AHY mengatakan berdasarkan laporan pimpinan dan kader pusat hingga cabang, ada lima orang terlibat sebagai motor gerakan: satu kader aktif, satu sudah enam tahun tak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan tidak hormat karena korupsi, lalu satu mantan kader yang sudah keluar sejak tiga tahun lalu.
Aktor terakhir, sebut AHY, adalah pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kelak diketahui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko..
"Pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY. Kata AHY, mereka mencoba membeli dukungan para pimpinan dan kader dengan harga tinggi sebagai syarat melancarkan upaya lanjutan, yaitu Kongres Luar Biasa (KLB).
Barisan Pembangkang SBY
Benih-benih pembangkangan dari dalam sebenarnya sudah muncul sejak partai berlambang segitiga Mercy ini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Indonesia yang tak lain bapak biologis AHY.
Upaya kudeta terhadap AHY ini bahkan disebut-sebut dimotori oleh sejumlah kader senior dan mantan kader yang sakit hati dengan elite Demokrat zaman SBY. Sebut saja salah satunya Marzuki Alie. Ia yang ditendang Demokrat usai tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR RI (2009-2014).
Lalu Darmizal yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat. Ia memilih mundur pada 2018 dan pada Pilpres 2019 ia menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi (Rejo).
Ada pula Johnny Allen Marbun. Meski berhasil melenggang menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, namun ternyata ia juga mendukung Jokowi saat Pilpres 2019 lalu.
Saat Pilpres 2019, sejumlah kader memang secara terbuka mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, padahal sikap partai adalah menyokong Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Beberapa di antaranya adalah Deddy Mizwar, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Soekarwo, hingga Lukas Enembe.
Mereka semua adalah kepala daerah di era pemerintahan Jokowi.
Ketika itu Lukas Enembe mengaku siap diberi sanksi. Namun partai tak melakukan itu. Enembe justru mendapatkan dispensasi khusus karena Partai Demokrat tidak mau mengorbankan kadernya di Papua. "Mengingat di sana (Papua) kader kami pun 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Ferdinand Hutahaean, kala masih menjadi kader Partai Demokrat dan menjabat Ketua DPP Bidang Hukum, Minggu 9 September 2018.
Melihat nama-nama yang beredar, tak keliru bila AHY menyebut upaya kudeta dilakukan orang-orang yang berada di 'lingkaran Jokowi'. Selain memang karena kader maupun eks kader yang mendukung Jokowi, ada juga peran Moeldoko yang mengaku bertemu sekelompok orang Partai Demokrat di kediamannya.
Berlanjut di Era AHY
Bukan kali ini saja Partai Demokrat diusik oleh para senior dan pendiri yang berbeda gerbong dengan SBY. Mereka menganggap SBY bukanlah murni pendiri partai. Ia baru masuk menjadi kader pada 2003 atau dua tahun setelah partai berdiri.
Pada Juni 2019, kelompok ini sempat mengkritik SBY sekaligus AHY yang saat itu baru sekadar disebut-sebut sebagai ketua umum. Mereka tak setuju dengan itu karena tak ingin Partai Demokrat berubah menjadi partai keluarga.
Saat itu senior Partai Demokrat Max Sopacua muncul dan mendesak KLB diselenggarakan dengan dalih menurunnya suara partai pada Pemilu 2019.
Kali ini para senior kembali menggaungkan KLB dengan alasan pemilihan AHY sebagai ketua umum melanggar AD/ART. Mereka menganggap hasil kongres dipaksakan dan cacat hukum.
"Yaitu tidak memenuhi tata beracara Partai Demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. [Lalu] terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," jelas mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) DPP PD Ahmad Yahya, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Politikus senior Partai Demokrat lain, Yos Sudarso, juga mengatakan AHY semestinya menyadari bahwa ia merupakan produk KLB lantaran jadwal kongres yang dipercepat. Ia berharap AHY tidak khawatir berlebihan, sebab mereka--para senior--hanya ingin membesarkan Partai Demokrat.
Perihal upaya mengusung Moeldoko, menurut Yos, itu sama saja seperti saat para senior mengusung SBY menjadi presiden belasan tahun lalu. "Apa salahnya kami kalau hari ini menjemput figur tokoh? Apa salahnya Pak Moeldoko?"
Editor: Rio Apinino
