tirto.id - Wacana pergantian kursi ketua umum partai politik mulai bermunculan usai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Salah satunya adalah Partai Demokrat yang didesak oleh sejumlah kader seniornya untuk melakukan regenerasi.
Kader senior yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) diketahui mendorong pengurus DPP agar menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) paling lambat pada 9 September 2019. Padahal normalnya, suksesi di partai berlambang mercy itu digelar lima tahunan atau pada 2020.
Beberapa politikus senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni: Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat yang juga Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.
Namun, Max Sopacua saat dihubungi reporter Tirto, Senin (17/6/2019) membantah jika usulan KLB untuk mengganti Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum. Ia mengklaim, tujuan mempercepat kongres ini hanya untuk mengumpulkan seluruh kader dan mencari solusi terkait masalah yang dihadapi partai.
Masalah tersebut adalah menurunnya suara Partai Demokrat pada setiap perhelatan pemilu. Pada Pemilu 2014, misalnya, partai berlambang mercy itu anjlok dari 20,85 persen pada Pemilu 2009 menjadi hanya 10,9 persen. Sementara pada Pemilu 2019 turun menjadi 7,7 persen.
“Kami enggak ada urusan ke sana [pergantian SBY], kami hanya mengomentari bagaimana membesarkan partai di 2024, dari 7,7 persen sekarang [Pemilu 2019] dan bagaimana di [Pemilu] 2024 lebih baik," ujar Max.
Percepatan forum semacam KLB, menurut Max, memang diperlukan untuk melakukan evaluasi dan instrospeksi agar partai tak kembali jatuh pada Pemilu 2024.
KLB, kata Max, juga merupakan usulan alternatif karena yang ia dan senior-senior lain inginkan adalah berkumpulnya kader-kader Partai Demokrat dalam sebuah forum untuk memikirkan nasib partai.
"KLB hanya alternatif. Orang yang enggak baca seluruhnya saja yang menganggap KLB, padahal bukan KLB yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah membesarkan partai ke depan, mengevaluasi dan membesarkan partai [melalui sebuah forum]," jelas Max.
Hal senada diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Ia mengatakan dirinya dan senior-senior parpol prihatin terhadap kondisi internal partai, terutama soal perolehan suara partai yang menurun dalam dua pemilu terakhir.
“Sudah lama enggak ada forum, baik itu namanya Rakernas atau Rapimnas. Ini juga menyikapi menurunnya suara Demokrat setiap pemilu yah. Masa dari kita bisa dapat hampir 21 persen ke 7 persen, cuma sepertiganya saja," kata Mubarok saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (15/6/2019).
Mubarok mengatakan, soal pergantian ketua umum dalam KLB nanti, hal itu bisa saja terjadi asalkan sesuai dengan AD/ART partai.
Untuk itu, kata dia, dirinya dan sejumlah kader senior mengusulkan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena dinilainya merupakan sosok yang paling siap, bukan karena ia adalah anak SBY.
Namun, kata Mubarok, dalam forum seperti KLB, ia yakin akan muncul nama-nama lain, selain AHY. “[AHY] itu dimunculkan karena belum ada nama lain. Nah, dalam forum pasti muncul nama-nama lain, biar nanti dipilih, kan, Demokrat partai terbuka," kata dia.
SBY memang telah lama memimpin Partai Demokrat. Namun, dalam dua pemilu terakhir yakni 2014 dan 2019 perolehan suaranya terus menurun. Padahal, nama besar SBY sebagai Presiden ke-6 RI masih harum dan ini juga terus dibangun citranya oleh Demokrat. Hanya saja, hal itu ternyata tidak mendongkrak elektabilitas Demokrat.
Karena itu, kata Mubarok, regenerasi kepemimpinan juga perlu dilakukan. Apalagi, kata dia, SBY tengah dirudung duka setelah istri tercintanya, Ani Yudhoyono wafat.
Menurut Mubarok, bila memang nantinya dalam KLB tersebut ada yang mengusulkan SBY diganti, maka hal itu merupakan wujud rasa sayang senior Demokrat dan kader-kader lainnya agar SBY tak perlu repot lagi mengurus partai.
"Beliau, kan, mantan presiden, sekarang dalam keadaan duka, kami kan sungkan jadinya kalau kritik. Justru ini dalam rangka menyayangi pak SBY, pak SBY jadi penasihat saja, enggak usah terlalu ngurus partai, regenerasi lah. Megawati (Ketum PDIP) saja udah mau turun, kongresnya dipercepat," ucap Mubarok.
Wacana KLB Menuai Protes
Namun, upaya mempercepat kongres ini langsung dijegal oleh DPP Partai Demokrat. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin meminta dan mengingatkan seluruh kader untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB.
Ia meminta seluruh kader untuk tidak melakukan komunikasi publik dalam bentuk apa pun terkait dengan konflik internal termasuk kegiatan jumpa pers yang mewakili partai di semua tingkatan.
Tak tanggung-tanggung, bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai, maka dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku.
"Dewan Kehormatan akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," ucap Amir dalam keterangan tertulisnya.
Adanya desakan membuat KLB ini tampaknya juga tak dianggap serius oleh kader-kader Demokrat di daerah. Usai Max Sopacua cs menyampaikan soal ini, berbondong-bondong sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat menyatakan masih setia dengan SBY dan tak setuju adanya KLB.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muh. Endang menolak wacana KLB Partai Demokrat. Pihaknya mengaku masih konsisten mendukung SBY.
"Tidak ada alasan untuk tidak mendukung SBY meneruskan kepemimpinannya di partai ini, sehingga tidak setuju dengan wacana [KLB] yang muncul saat ini," katanya, Minggu (16/6) dikutip dari Antara.
Begitu pula DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta yang secara tegas menolak usulan adanya KLB dalam waktu dekat itu.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman, di Jakarta, Sabtu (15/6/2019) mengatakan naik atau turunnya perolehan suara partai dalam kontestasi Pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca-Pemilu memang harus dilakukan, tapi bukan dengan KLB.
Menurut dia, pelaksanaan KLB itu baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia.
"KLB bisa dilaksanakan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami harap para senior-senior ini memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian," ujarnya.
Mengetes Kesetiaan Kader kepada SBY
Dosen komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wacana percepatan kongres di Partai Demokrat hanyalah 'testing the water' saja untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan kader terhadap SBY. Hendri menilai, sulit melepas citra SBY dari Partai Demokrat.
Tes kesetiaan ini, menurut Hendri, dilakukan saat ini pasca-SBY yang masih dalam keadaan duka dan suara partai yang anjlok di Pemilu 2019.
"Jadi dicoba nih sekarang, SBY ada enggak [kader] yang merongrong, SBY ada enggak [kader] yang gak setuju, caranya gimana, ya dengan mewacanakan KLB ini. Tokoh-tokoh seniornya kan sama semua dekat dengan SBY, makanya saya enggak yakin wacana KLB ini benar-benar murni dari kader," jelas Hendri kepada reporter Tirto.
Memang, kata Hendri, dibutuhkan regenerasi kepemimpinan agar mesin partai lebih segar dalam bekerja. Namun, citra SBY tetap masih akan melekat di Partai Demokrat meski namanya tak lagi tercantum dalam posisi ketua umum partai.
"Jadi walau SBY bukan jadi pemimpin di atas kertas tapi tetap orang akan lebih mendengarkan dan memperhatikan SBY adalah Demokrat," kata Hendri.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
