tirto.id - Masuknya Deddy Mizwar ke dalam tim juru bicara pasangan calon Jokowi-Ma'ruf menambah daftar anggota Demokrat yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Demokrat secara resmi mendukung Prabowo-Sandiaga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Demokrat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mendukung Jokowi menjabat dua periode. Tidak lama setelah menyatakan itu pada awal Juli lalu, TGB mengirimkan surat pengunduran diri dari Demokrat.
Lalu, dua hari sebelum pendaftaran kandidat capres-cawapres dibuka 4 Agustus silam, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo menyatakan sebagian besar kader Demokrat di wilayahnya mendukung Jokowi. Soekarwo memilih diam ketika ditanya kepada siapa dukungan dia berikan.
Sikap serupa juga diambil Lukas Enembe, Ketua DPD Demokrat Papua. Pada 13 Agustus kemarin, Lukas mengeluarkan pernyataan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, Lukas mengaku siap diberi sanksi karena perbedaan sikapnya. Sekretaris DPD Demokrat Papua Carolus Bolly pun sesumbar kader Demokrat di Papua siap mengikuti sikap Lukas.
"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," sebut Carollus, seperti dilansir Antara.
Apabila latar belakang keempatnya dirunut, ada satu benang merah yang menghubungkan: mereka merupakan kepala daerah yang sempat mencicipi masa pemerintahan Presiden Jokowi.
TGB dan Soekarwo mejabat sebagai gubernur, masing-masing di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur. Jabatan yang diemban sejak 2008 itu mampu mereka pertahankan selama dua periode dan berakhir pada tahun ini.
Sedangkan Lukas Enembe merupakan gubernur Papua dan Deddy Mizwar adalah wakil gubernur Jawa Barat sejak 2013. Pada Pilkada Serentak 2018, Lukas menang, sementara Deddy kalah. Lukas bakal menjabat sebagai gubernur Papua lagi selama 5 tahun ke depan.
Cikeas Terlalu Dominan
Menyempalnya empat kepala daerah Demokrat itu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa kecil. Peneliti politik yang berkantor di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Ulla Fionna menggolongkan Demokrat sebagai partai berpemimpin-tunggal. Keberlangsungan partai yang didirikan pada 2001 itu selama ini bertumpu pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sembari menjabat presiden Indonesia (2004-2009), SBY juga menjadi ketua dewan pembina Demokrat (2005-2015).
Demokrat pun berjalan seolah sebagai mesin politik yang mengantarkan dan menjaga SBY selama dua periode kepresidenannya. Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan di internal partai, SBY mau tak mau turun tangan menyelesaikan. Ini terlihat betul ketika Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dicokok KPK pada April 2013.
"Sejak April 2013, SBY harus mengintervensi dan menjadi ketua umum dalam rangka menyelamatkan partai, tetapi usaha untuk menemukan seorang kandidat yang dapat mengulangi kesuksesan SBY menggambarkan risiko partai yang bertumpu pada satu sosok pemimpin," ujar Fionna dalam makalah berjudul "The Trap of pop-charisma for The Institutionalization of Indonesia's post-Suharto Parties" (2016).
Menurut Fionna, SBY tetap bertahan sebagai pemimpin tunggal terpopuler di Demokrat setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, sementara partainya kelimpungan mencari pemimpin populer baru lainnya. Masalah itulah yang mengintai Demokrat, selain fakta bahwa partai itu tak lagi berkuasa.
Menjelang Pemilu 2019, SBY tampaknya punya solusi atas permasalahan tersebut. Dia menggodok putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang semula meniti karier di dunia militer menjadi seorang politikus. AHY diikutsertakan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Setelah kalah, AHY didapuk sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat. Namanya pun semakin naik daun dan diperhitungkan sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2019, entah sebagai capres atau cawapres.
Panggung Demokrat juga terbuka lebar untuk AHY pada dua hari terakhir sebelum pendaftaran kandidat Pilpres 2019 ditutup. Saat itu, Prabowo bolak-balik ke rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Tetapi, SBY tidak pernah keluar rumah. Sebaliknya, AHY lah yang menemui para wartawan, menyampaikan pidato dukungan Demokrat, dan hadir pada deklarasi Prabowo-Sandiaga.
SBY boleh jadi bernapas lega ketika sebagian warga DKI Jakarta dan daerah bersorak-sorai mendukung AHY.
Namun, saat itu, kader Demokrat yang beranjak populer juga bermunculan. Contoh terbaik untuk menggambarkan hal ini ialah dua kepala daerah yang telah disebut di atas: TGB dan Soekarwo. Jam terbang keduanya dalam ranah politik mengungguli AHY. Keduanya juga menjadi tumpuan Demokrat menancapkan pengaruhnya di daerah.
Sayangnya, tak ada karpet merah Demokrat untuk mereka meskipun dalam setahun ke belakang, keduanya masuk radar survei kedipilihan atau dipandang cocok menjadi cawapres dan sejumlah orang berbondong-bondong mendorong keduanya untuk maju.
Peneliti politik yang berkantor di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan membelotnya para kader Demokrat ke Jokowi-Ma'ruf tidak hanya disebabkan adanya kesamaan visi antara mereka dan Jokowi. Para kader tersebut sebenarnya tengah membutuhkan wadah ekspresi politik dan Demokrat tidak bisa menyediakannya.
"Kader-kader tersebut telah menyelesaikan kepemimpinan di tingkat lokal dengan menjadi gubernur dua periode. Mereka butuh ekspresi politik yang lebih tinggi dan butuh bertahan dalam karier politik. Mungkin di Demokrat, karena tidak lagi menjadi partai penguasa, akomodasi politik kepada mereka rendah. Sehingga mereka mencari jalur lain," ujar Arya saat dihubungi Tirto, Rabu (29/8).
Arya juga mengatakan bahwa keluarga Cikeas terlalu mendominasi Demokrat. Keempat kader tersebut tidak mampu berkarier politik secara terbuka di Demokrat. Kata Arya, "Ini juga yang membuat orang pindah."
Wakil Komandan Kogasma Demokrat Herman Khoeron mengatakan partainya tetap solid mendukung Prabowo-Sandiaga dan tidak bermain dua kaki.
"Saya meyakini partai-partai lain [dari kubu Jokowi-Ma'ruf] juga ada yang mendukung pak Prabowo juga. Demokrat menghargai hak politik pribadi. Mengenai sanksinya, diserahkan kepada mekanisme partai: ada Mahkamah Kehormatan Partai, ada Komisi Pengawas," ujar Herman kepada Tirto di gedung DPR, Kamis (30/8).
Sedangkan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa partainya telah memerikan ruang kepada kader-kader yang membelot tersebut. Menurutnya, Demokrat mengusung mereka menjadi kepala daerah.
"Deddy Mizwar itu didukung all out menjadi cagub kemarin. Deddy Mizwar tidak pernah mengelaurkan uang seperak pun untuk partai ini, tetapi partai ini telah mengumpulkan uang berperak-perak untuk menunjang dia di Pilkada (Jawa Barat 2018) kemarin," ujar Ferdinand.
Demokrat, menurut Ferdinand, juga membantu dan membela kader-kader itu ketika mereka terkena masalah. "Waktu Lukas Enembe ditekan oleh kekuasaan. KIta membantu habis-habisan," lanjut Ferdinand.
Pernyataan Ferdinand merujuk pada konferensi pers yang digelar SBY pada Juni silam, sebelum hari pemilihan Pilkada 2018 dilaksanakan. Saat itu, SBY menengarai ketidaknetralan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dalam Pilkada 2018. Ketidaknetralan itu disebut SBY merugikan calon kepala daerah yang diusung Demokrat, termasuk Lukas Enembe.
"Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan," kata SBY dalam konferensi pers, 23 Juni lalu.
Mengenai karir politik setelah masa jabatan kepala daerah habis, Ferdinand mengklaim bahwa partainya turut memasukkan TGB dan Soekarwo dalam survei kedipilihan kandidat Pilpres 2019. Namun, tingkat kedipilihan mereka, menurut Ferdinand, tidak menunjukkan bahwa mereka tidak layak diajukan sebagai cawapres.
"Kami tidak mungkin menyodorkan nama yang tidak memenuhi elektabilitasnya. Kalau karir setelah itu, ya nanti. Kalau partai ini berkuasa di pemerintahan, kader-kader potensial akan kami usulkan sebagai menteri atau jabatan yang lebih tinggi daripada kepala daerah, bisa duta besar atau kepala badan. Tetapi kita harus sama-sama berjuang. Butuh kerja sama," sebut Ferdinand.
Problem Institusionalisasi Demokrasi
Meski perpecahan antara SBY dan keempat kader partainya terasa, kemunculan orang-orang itu adalah tanda bahwa politik di Indonesia semakin bergantung kepada sosok yang disebut Ulla Fionna sebagai tokoh "kharismatik populer" yang menjadi figur sentral partai. Marcus Mietzner menyebutkan dalam Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013) bahwa pangkal munculnya figur sentral partai itu bervariatif dan biasanya bersumber kekuasaan nonformal.
"Kekuasaan nonformal itu dapat berasal dari garis keturunan, karisma, popularitas elektoral, akses ke sumber daya pemerintah, atau kekayaan," kata Mietzner (hlm. 117).
Di Indonesia, tren ini muncul beriringan dengan gagalnya partai mengembangkan platform dan program yang melampaui tujuan-tujuan klise seperti menyejahterakan rakyat atau menegakkan keadilan. Pemilu langsung pun telah mendorong pemilih untuk mengenal individu yang bakal mereka berikan suara, ketimbang program-program partai. Lalu, pendanaan partai juga semakin bergantung kepada tokoh-tokoh partai karena negara hanya menyediakan dana terbatas untuk partai, sementara ongkos untuk mengikuti Pemilu dan mengoperasikan kantor partai semakin mahal.
SBY menjadi figur sentral partai di tingkat nasional dan tengah menyiapkan AHY untuk menggantikannya. Sedangkan TGB, Soekarwo, Lukas, dan Deddy menjadi figur sentral partai di daerah.
Di sisi lain, Demokrat bukan satu-satunya partai berpemimpin-tunggal. Setelah SBY sukses dengan Demokrat, Wiranto bikin Hanura, Prabowo ciptakan Gerindra, sementara Surya Paloh mendirikan Nasdem. Ketiga partai itu dibangun berlandaskan popularitas pendirinya.
Jelang Pemilu 2019, situasi di Gerindra, Nasdem, dan Hanura cenderung kompak. Gerindra jelas mendukung Prabowo-Sandiaga. Nasdem dan Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hingga sekarang, belum ada kabar yang menyebut kader tiga partai ini mbalelo.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
