Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, mengaku baru sebulan menjabat sudah harus ikut menyelesaikan berbagai persoalan hubungan antarpejabat di pemerintahan. Mulai dari ketidaksejalanan antarmenteri hingga friksi antara menteri dan wakil menteri (wamen).
Hal itu disampaikan Dudung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) kerap turun tangan menangani berbagai hambatan koordinasi demi memastikan program prioritas Presiden tetap berjalan.
“Yang terjadi Bapak Pimpinan, saya satu bulan saya di Kepala Staf Kepresidenan ada menteri ini tidak sejalan dengan menteri ini kita yang selesaikan, menteri ini dengan Wamen nggak sejalan, saya selesaikan, ada menteri ini dengan gubernur, saya selesaikan, ada perusahaan BUMN dengan kementerian, kita selesaikan, masyarakat dengan kementerian semua palugada,” kata Dudung.
Menurut Dudung, persoalan di lapangan pada akhirnya banyak bermuara ke KSP untuk dicarikan solusi. Karena itu, KSP tidak hanya bertugas mengawal program prioritas nasional, tetapi juga menjadi penghubung dalam menyelesaikan berbagai hambatan lintas sektor.
Ia menilai peran tersebut penting agar pelaksanaan program pemerintah tidak terganggu akibat persoalan koordinasi antarinstansi. Namun, Dudung mengakui KSP kerap berada di posisi sulit karena harus menjaga independensi di tengah berbagai kepentingan kementerian dan lembaga.
“Artinya kalau kita lihat dari anggaran untuk KSP sendiri memastikan misalnya bottlenecking dari masing-masing kementerian menteri ini dengan menteri ini yang harus kita selesaikan, kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian nanti faktor independennya kita tidak ada, tetapi satu sisi kita tidak punya daya ya tidak punya power,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dudung menegaskan KSP tidak mengambil alih kewenangan teknis kementerian maupun lembaga. Menurut dia, KSP hanya memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai arahan Presiden melalui koordinasi, pemantauan, dan penyelesaian hambatan.
“KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden,” ucapnya.
Dudung juga mengungkapkan, sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, KSP telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan untuk mengawal program prioritas nasional. Selain itu, KSP menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden sejak dirinya menjabat pada 28 April 2026.
Meski demikian, Dudung mengakui pelaksanaan tugas KSP masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, hingga dukungan peralatan kerja.
“Saya akan langsung sampaikan tidak ada sandiwara tidak ada basa-basi karena saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden pertama mengambil saya ‘Pak Dudung bantu saya tolong program prioritas nasional dicek di lapangan dievaluasi di lapangan dikawal ya agar ini berjalan’,” tutur Dudung.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Hendra Friana
