Masuk tirto.id
tirto.id - Setelah layanan dasar berfungsi kembali dan masa tanggap darurat berakhir, fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) kini beralih pada pemulihan permanen wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.
Anggaran jumbo tersebut akan dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana seperti infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Mengacu pada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Program pemulihan permanen kawasan terdampak bencana Sumatera itu melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.
Sementara itu, upaya percepatan juga sudah mulai menunjukkan kemajuan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 17 Juni 2026, ada lima kementerian dan lembaga yang telah memperoleh pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kelimanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun pagu anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga yang lain masih dalam tahap evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan, atau penyelesaian administrasi internal.
“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya," kata Tito.
"Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali," lanjutnya.
Tito menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026) lalu.
Sembari menunggu seluruh proses penganggaran kementerian dan lembaga selesai, Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.
Dana TKD itu telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak awal Mei 2026 kepada seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana Sumatera.
Rincian dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat itu meliputi Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun buat Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Dana tersebut diharapkan segera dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih perlu diperkuat pada tahap pemulihan permanen.
Semangat gotong royong pun terus diperkuat lewat mekanisme hibah antardaerah. Skema ini telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota dengan menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh.
Pemerintah daerah di Sumatera Barat juga memberikan dukungan pendanaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling parah.
Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan permanen membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, dia mendorong kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran serta pemda yang sudah memperoleh tambahan TKD segera mempercepat pelaksanaan program pemulihan agar masyarakat terdampak segera merasakan manfaatnya.
"Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi," kata Tito.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
