Saling Silang Trump dan Cina Soal Isu Intervensi Pemilu AS

tirto.id - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuduh Cina mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2020 dengan mengakses secara ilegal data sekitar 220 juta pemilih AS. Tuduhan tersebut kembali disampaikan Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, Washington DC, Kamis (16/7/2026), ketika ia kembali mempertanyakan integritas penyelenggaraan pemilu di negaranya.

Dalam pidatonya, Trump menyatakan telah mendeklasifikasi sejumlah dokumen yang diklaim mengungkap adanya "kerentanan yang mengejutkan" dalam infrastruktur pemilu AS. Menurut Trump, dokumen tersebut menunjukkan bahwa Cina memperoleh akses terhadap data pemilih Amerika, termasuk nama, alamat, dan informasi lainnya. Ia juga menuding sebagian anggota komunitas intelijen AS sengaja menutupi informasi mengenai aktivitas Cina tersebut.

Dilansir dari Reuters, Trump kembali mendesak Partai Republik di Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang yang mewajibkan identitas pemilih serta bukti kewarganegaraan yang lebih ketat. Namun, rancangan aturan itu masih tertahan di Senat setelah mendapat penolakan dari Partai Demokrat. Desakan tersebut muncul di tengah berbagai temuan selama bertahun-tahun yang menunjukkan bahwa kasus kecurangan pemilih dalam pemilu AS tergolong sangat jarang.

Pidato itu juga disampaikan ketika Trump dan Partai Republik menghadapi tekanan politik. Tingkat persetujuan publik terhadap Trump disebut menurun akibat ketidakpopuleran perang dengan Iran serta tingginya harga energi. Di awal pidatonya, Trump sempat menyinggung konflik tersebut dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat "sedang menang besar", sebelum memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya, termasuk pemotongan pajak dan pengetatan kebijakan imigrasi, lalu beralih membahas isu keamanan pemilu.

Dokumen yang diunggah Trump melalui akun media sosial Truth Social berjudul Kerentanan dalam Infrastruktur Pemilu AS 2020. Dokumen itu menyebutkan bahwa setidaknya Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara memiliki kemampuan untuk mengakses serta berpotensi memanipulasi data dalam sistem komputer yang berkaitan dengan pemilu AS.

"Kami menilai bahwa setidaknya Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara memiliki kemampuan untuk mengakses dan berpotensi memanipulasi data dalam sistem komputer terkait pemilu AS, tetapi kami tidak tahu apakah mereka memiliki rencana khusus untuk mengganggu fungsi sistem ini," demikian isi dokumen tersebut.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa repositori data pemilu yang terpusat, seperti basis data pendaftaran pemilih, daftar pemilih, dan situs web resmi pemilu, merupakan bagian yang paling rentan terhadap eksploitasi. Akses terhadap sistem tersebut dinilai dapat dimanfaatkan pihak asing untuk mengganggu proses pemilu.

Dalam Pemilu Presiden AS 2020, Trump yang saat itu berstatus petahana kalah dari kandidat Partai Demokrat, Joe Biden. Biden memenangkan pemilu dengan memperoleh 306 suara elektoral, sementara Trump meraih 232 suara elektoral. Hasil pemilu tersebut kemudian disahkan oleh Kongres AS pada 7 Januari 2021.

Bertentangan dengan Laporan Intelijen

Meski demikian, tuduhan Trump bertentangan dengan penilaian intelijen AS yang dirilis pada 2021. Berdasarkan laporan tersebut, tidak ditemukan indikasi bahwa aktor asing mencoba atau berhasil mengubah aspek teknis apa pun dalam pelaksanaan Pemilu Presiden AS 2020, termasuk sistem pendaftaran pemilih, surat suara, proses penghitungan suara, maupun hasil akhir pemilu.

Dilansir dari Reuters, penilaian intelijen itu dilakukan di bawah kepemimpinan John Ratcliffe yang saat itu menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional pada pemerintahan Trump dan kini menjabat sebagai Direktur CIA.

Laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa Cina telah menjalankan upaya sejak setidaknya 2008 untuk mengumpulkan informasi mengenai pemilih Amerika, opini publik, partai politik, kandidat, serta pejabat tinggi pemerintah. Aktivitas tersebut dinilai bertujuan memahami dinamika politik dan memprediksi hasil pemilu.

Namun, dua sumber Reuters yang mengetahui persoalan tersebut menyatakan bahwa data pemilih yang diperoleh Cina bukanlah data rahasia. Data semacam itu disebut lazim diperjualbelikan kepada konsultan politik dan tidak dapat dimanipulasi untuk mengubah hasil pemilu.

Dokumen yang dirilis Gedung Putih juga menyebutkan bahwa informasi pendaftaran pemilih di Amerika Serikat tersedia untuk diakses publik.

"Informasi pendaftaran pemilih di Amerika Serikat tersedia untuk diunduh oleh publik, dengan data pendaftaran pemilih tahun 2021 untuk beberapa negara bagian dapat diakses secara umum," demikian bunyi dokumen tersebut.

Selain itu, dokumen tersebut menyatakan bahwa meskipun pemerintah Cina secara historis memiliki ketertarikan terhadap pemilu AS, akses terhadap informasi pemilih yang dilakukan berkaitan dengan data yang memang tersedia secara publik.

Cina Bantah Tuduhan

Sementara itu, pemerintah Cina membantah tuduhan Trump. Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan bahwa Beijing tidak pernah mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukannya.

Dilansir dari AP, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut tuduhan tersebut sebagai klaim yang dibuat-buat.

"Tuduhan yang dilontarkan pihak Amerika Serikat sepenuhnya dibuat-buat dan bertujuan mencemarkan nama baik Cina. Kami tidak memiliki kepentingan untuk ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya," ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat.

Lin juga mendesak Washington menghentikan tuduhan yang menurutnya tidak berdasar terhadap Cina. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dampak isu tersebut terhadap rencana kunjungan Presiden Xi Jinping ke Amerika Serikat pada September mendatang, Lin menyatakan Cina berharap AS tidak lagi menjadikan Cina sebagai isu dalam politik domestiknya serta mengambil langkah yang kondusif bagi hubungan kedua negara.