tirto.id - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani, menegaskan penghapusan tantiem atau bonus untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dilakukan sejak dirinya merilis Surat Edaran (SE) Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 pada 30 Juli 2025.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
“Belum sudah dimulai, sudah dilaksanakan langsung. Sudah keluar aturannya, saya sudah keluarin aturannya, ya harus dijalankan,” ujar Rosan.
Tidak hanya itu, sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026, Danantara juga sudah memangkas jumlah komisaris di banyak BUMN.
Meski begitu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengakui pemangkasan komisaris BUMN harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan pelat merah.
“Pokoknya kita sedang berjalan sesuai arahan Bapak Presiden, kita evaluasi semua (BUMN) secara menyeluruh,” tegas Rosan.
Sementara itu, terkait pemberian tantiem kepada direksi BUMN akan diberikan sesuai kondisi operasional atau pendapatan perusahaan tempat direksi tersebut bekerja. Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak akan ada lagi praktik ‘mempercantik’ laporan keuangan perusahaan BUMN.
“Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan, dan juga untuk direksi, komisaris juga perhitungan tantiemnya hanya didasarkan dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut. Jadi, tidak ada lagi yang seperti Bapak Presiden sampaikan, misalnya buku yang dipercantik, ada financial engineering yang tidak benar. Jadi, semuanya itu sudah disesuaikan dengan aturan yang ada,” tegas Rosan.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo memerintahkan Danantara untuk menghapus tantiem yang diterima oleh komisaris dan direksi BUMN. Sebab, menurutnya, tantiem hanyalah akal-akalan dari perusahaan pelat merah untuk memberikan pendapatan lebih besar kepada jajaran direksi dan komisaris.
Selain tantiem, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta Danantara untuk memangkas 4–6 orang komisaris di perusahaan BUMN. Dorongan untuk mengurangi jumlah komisaris ini muncul karena ia mendapat laporan bahwa ada komisaris yang hanya menjalani rapat satu bulan sekali, namun masih mendapat tantiem hingga Rp40 miliar.
“Saya telah perintahkan Danantara, Danantara tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung bener, bukan akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang indonesia,” ucapnya.
Prabowo pun dengan tegas meminta kepada seluruh komisaris BUMN yang tidak terima dengan rencananya itu untuk segera berhenti dari jabatannya.
“Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti! Banyak anak muda yang mampu siap gantikan mereka,” tambah dia. mereka,” tambah dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































