CSIS Ragukan Danantara Bisa Sumbang Rp700 Triliun ke Kas Negara

Menurut CSIS tidak semua aset yang dikelola oleh Danantara Asset Management adalah aset produktif.

Terbit 18 Aug 2025 20:45 WIB

Pekerja membersihkan kaca gedung Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kerja sama investasi dengan perusahaan asal Arab Saudi, ACWA Power senilai 10 miliar dolar AS atau setara Rp162 triliun yang berfokus pada proyek pembangkit energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinasi air. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, ragu Danantara akan mampu memberikan sumbangan kepada kas negara senilai Rp700-800 triliun. Pasalnya, kebanyakan aset Danantara merupakan bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berada di bank-bank pelat merah.

Selain itu, tidak semua aset yang dikelola oleh Danantara Asset Management adalah aset produktif.

“Kalau kita paksa Danantara untuk mengucurkan uang sampai Rp700 triliun, memang bisa? Aset danantara itu kebanyakan DPK. Kedua, tidak semuanya aset produktif,” ujar Riandy dalam media briefing CSIS, di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).

Alih-alih menyumbangkan sekitar 5 persen asetnya kepada negara, akan lebih baik jika Danantara fokus mendorong sektor-sektor usaha baru yang masih belum dioptimalkan, khususnya sektor yang hanya bisa dimasuki oleh pemerintah. Dus, nilai tambah investasi yang dikelola Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi.

Di sisi lain, Riandy melihat cita-cita Prabowo untuk mencapai defisit 0 persen atau budget balance tidak realistis. Sebaliknya, tak masalah jika negara masih mengalami defisit dan kemudian pemerintah menutupnya menggunakan utang ketimbang membebankan tugas tersebut kepada negara.

“Asalkan pengelolaan utangnya masih sustainable atau berhati-hati,” tegas dia.

Sebelumnya aat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto, meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyetorkan 50 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp808,1 triliun (asumsi kurs Rp16.162 per dolar AS) dari total aset per tahun ke kas negara. Hal ini perlu dilakukan agar APBN tidak terus-menerus mengalami defisit.

“Bisnis itu baik dan berhasil, kalau return on asset (ROA) adalah sekitar 12 persen. Katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD, harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar,” kata Prabowo, di Komplek Parlemen, Jumat (15/5/2025).

Dengan sumbangan Danantara ke kas negara ini, orang nomor satu di Indonesia itu lantas menargetkan APBN tak lagi defisit di 2027-2028. Karena cita-cita ini pula, Prabowo menugaskan para menteri di Kabinet Merah Putih untuk menekan defisit APBN 2026 sekecil mungkin.

“Sehingga, defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008. Saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegasnya.