tirto.id - Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 diwarnai saling sindir dan serang antara pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono-Rano Karno. Keduanya terlibat ‘panas’ pada sesi saling bertanya dan menjawab dalam segmen empat debat yang bertemakan “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim.”
Moderator awalnya mempersilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Pramono diberikan waktu bertanya oleh moderator selama satu menit kepada Ridwan Kamil. Pertanyaan awal ini dibuka Pramono dengan langsung menyentil ide pria yang akrab disapa RK itu.
Pramono mempertanyakan soal rencana dan keseriusan RK yang ingin memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Padahal, menurut Pramono, RK sendiri ketika menjadi menjadi Gubernur Jawa Barat tidak berhasil atau tidak jadi memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar.
“Apakah ini memang serius mau dipindahkan? Karena Jakarta bukan Ibu Kota lagi di pusat pemerintahan Balai Kota banyak gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Apakah ini bagian dari Imajinasi pasangan nomor urut 1?” tanya Pramono kepada RK, dalam debat Pilkada Jakarta, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024) malam.
Pertanyaan Pramono ke RK tersebut, sontak mendapatkan sorak-sorak dari para pendukung pasangan nomor urut 3. Moderator kemudian mengambil alih menenangkan para pendukungnya dan mempersilakan RK menjawab pertanyaan tersebut. RK diberikan waktu menjawab selama dua menit.
RK menegaskan, bahwa dirinya sudah konsisten. Rencananya untuk memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Bandung ke Tegal Luar bukan tanpa alasan. Sebab, Bandung menurut dia sudah tak memungkinkan lagi sebagai pusat pemerintahan.
“Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu sama halnya dengan Jakarta,” imbuh RK menjawab.
RK menambahkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) juga datang dari imajinasi. Dia menilai pemindahan Ibu Kota Negara sebagai keputusan politik yang mahal. Bahkan dia memuji Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang bisa membawa gagasannya menjadi sebuah realita hari ini.
Menanggapi jawaban RK, Pramono justru mengeklaim bahwa dirinya lebih terlibat soal pembangunan IKN daripada RK. Bahkan dirinya terlibat saat survei lokasi IKN bersama Jokowi dan eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Betul, memang di ujung, ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil," ujar Pramono.
Akan tetapi, lanjut Pramono, mengenai rencana RK memindahkan gedung Balai Kota Jakarta yang kini terletak di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara tidak diperlukan dan perlu dikaji ulang. Tidak berhenti di situ, Pramono turut menyarankan RK agar mengkaji ulang rencana soal membangun fasilitas gym di samping halte Transjakarta.
“Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat apakah itu masih diperlukan? Termasuk gagasan Kang Emil untuk membuat gym di samping halte, menurut saya perlu dikaji kembali," urainya.
Menanggapi sindiran Pramono, RK berpegang teguh kembali pada konsistensinya. Menurut RK, masalah di Jakarta selama ini selalu sama mulai dari kemacetan, polusi, banjir, serta beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Maka rencana pemindahan itu diklaimnya solusi teknokratis di samping memang ada juga kebutuhan politisnya.
“Kalau politis, itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholder-nya tetapi kalau menurut teori planologi itulah pengurangan beban," sebut RK.
RK Balas Serangan Pramono
Debat panas keduanya kembali berlanjut saat memasuki segmen lima. Kali ini moderator memberikan kesempatan kepada RK untuk bertanya kepada Pramono. RK diberikan waktu bertanya selama satu menit.
Kepada Pramono, RK bertanya soal konsep koefisien lantai bangunan yang ideal demi menunjang pertumbuhan warga Jakarta. Menurut RK, seharusnya bangunan-bangunan Jakarta memiliki ketinggian di atas empat lantai demi memaksimalkan lahan yang sudah semakin menipis.
“Ada dua catatan yang saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang ideal?" tanya RK ke Pramono.
RK kemudian menyinggung soal ideologi PDIP, partai yang mengusung Pramono lantaran sempat menentang pendirian bangunan di atas empat lantai di era Anies Baswedan. Salah satu alasan penolakan saat itu adalah akan menambah beban Jakarta.
“Fraksi PDIP pada 2022 pernah menolak di depan Anies untuk membuat rumah menjadi empat lantai. Katanya, itu persiapan Pilpres. Jadi, ideologinya ke mana sebenarnya dalam merespons masalah ini?" lanjut RK.
Menjawab pertanyaan RK, Pramono mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur akan menggunakan lahan dimiliki oleh Pemprov Jakarta dan BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga. Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, dan sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas.
“Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan, di Blok S, ada sekolah dengan luas 1,1 hektar, muridnya hanya 120, rata-rata mereka jam 3 atau jam 4 sudah tidak ada kegiatan," kata Pramono.
Bangunan itu dinilai dapat dimanfaatkan untuk tempat parkir, fasilitas olahraga, dan hunian. Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan menggunakan tempat yang dimiliki oleh BUMD untuk hunian.
Terkait dengan pernyataan soal Anies, Pramono mengaku tak masalah apabila kebijakannya nanti berbeda dengan sikap partai di DPRD Provinsi Jakarta. Terlebih, dirinya mengeklaim sudah berdiskusi secara langsung dengan Anies. “Gagasan ideal Mas Anies akan saya lanjutkan walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya tidak apa-apa,” kata dia.
Merasa tidak puas dengan jawaban Pramono, RK kemudian membantah usulan pasangan nomor urut satu terkait aset BUMD Jakarta dan Pemprov Jakarta yang dialihfungsikan menjadi hunian. Menurut RK, aset BUMD-Pemprov DKI tak mencukupi kebutuhan hunian di Jakarta.
“Semua lahan pemerintah, lahan BUMD, dihitung tidak akan cukup. Harus kombinasi seperti yang disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD [transit oriented development], dan lain-lain dengan densifikasi," ucap RK.
RK lantas menawarkan solusi terkait hunian boleh lebih dari dua lantai. Perizinan pendirian bangunan lebih dari dua lantai dilakukan agar tidak ada penggusuran masyarakat.
Politikus usungan KIM Plus ini, bahkan menyinggung mantan Gubernur DKI, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut RK, berdasarkan salah satu situs media massa, Ahok terlibat dalam 113 kasus penggusuran warga. Ia kemudian menyebutkan bahwa Ahok merupakan Gubernur Jakarta paling brutal.
“Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok, dari partainya Mas Pram dan Bang Doel [Rano Karno]," sebut RK disambut sorak-sorak pendukungnya.
Merespons itu, Pramono berkomitmen di dalam membangun Jakarta, pihaknya berjanji akan lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga, tidak ada penggusuran seperti di zaman ketika Ahok menjabat sebagai gubernur.
Sindiran Dharma Kun ke RK-Pramono
Di luar dari debat, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, justru menyindir pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno yang disebut-sebut memiliki banyak pengalaman baik pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Baginya, meskipun mereka sudah punya pengalaman, tapi belum cukup teruji.
“Kalau bicara rekam jejak sebenarnya menurut saya belum teruji, karena belum diperiksa. Kalau diperiksa baru kami cek. Banyak sekali persoalan-persoalan yang mengambang, cuma tidak tahu kenapa proses tidak jalan,” kata Dharma usai debat Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Dharma menyebut jika modal pengalaman saja tidak cukup untuk memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan. Apalagi kedua pasangan itu diusung oleh partai politik di Pilkada Jakarta 2024. Sehingga, menurut Dharma, kebijakan yang mereka buat membawa kepentingan partai.
“Kita melihat selalu dari latar belakang yang bukan independen, apa yang terjadi selama ini. Mereka semua membuat regulasi yang menggencet rakyat,” kata dia.
Meski tak banyak terlibat saling sindir dalam debat, menariknya Dharma Pongrekun justru kembali menyampaikan beberapa pernyataan yang kontroversial. Ketika RK dan Pramono membahas dan fokus terhadap perbaikan hunian, ia justru bicara soal pandemi.
Menurut Dharma, tanda-tanda pandemi sudah terlihat. Misalnya, World Health Organization (WHO) yang telah mengamandemen regulasi kesehatan internasional hingga sanksi bagi warga atau perusahaan yang tidak melakukan vaksinasi.
Selain bicara pandemi, dia juga memperkirakan Indonesia akan terjadi resesi super berat. Ini terjadi ketika barang impor murah marak di Tanah Air. Jangan sampai, kata dia, ekonomi hancur dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gara-gara pandemi atau serbuan produk asing lainnya.
“Apabila diperkirakan kita masih berpotensi menghadapi resesi super berat pada tahun 2025-2030," ucapnya.
Karena itu, ia memperjuangkan ekonomi adil dan beradab untuk mencegah resesi super berat di Tanah Air. Namun, Dharma mengatakan, hal utama yang harus dihindari adalah mencegahnya pandemi kembali merebak di Tanah Air. Sebab, katanya, pandemi dapat menyebabkan hancurnya kedaulatan negara.
“Tapi terpenting jangan ada pandemi lagi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan,” tutur Dharma.
Terkesan Hanya Saling Menjatuhkan
Terlepas dari itu, sejumlah pengamat justru menilai debat semalam lebih mengedepankan adu argumentasi yang tidak produktif, dan terkesan hanya untuk menjatuhkan lawan politik. Bukan justru untuk memberikan pencerahan atau solusi bagi pemilih. Padahal seharusnya para calon bisa menunjukkan sikap kedewasaan, berdiskusi dengan fokus pada permasalahan dan solusi konkret, bukan saling serang.
“Memang cukup disayangkan debat kandidat justru tidak saling menyanggah dan mempertahankan gagasan dan ide kerja politik, sebaliknya lebih pada upaya saling menjatuhkan, bahkan seringkali pada urusan privat,” ujar analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Tirto, Senin (18/11/2024).
Jika dibandingkan dengan Anies dan Ahok, kesannya memang jauh berbeda. Debat Anies dan Ahok, kata Dedi, jauh lebih baik, bahkan mungkin yang terbaik. Padahal, publik di Jakarta pada Pilkada 2017 lalu, terbukti dapat dipengaruhi debat, dan ada potensi di Pilkada 2024 publik Jakarta juga akan jadikan debat sebagai referensi memilih.
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menambahkan pada praktiknya, debat yang isinya saling menjatuhkan memang terjadi di berbagai belahan dunia. Sering kali debat publik hanya dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan, daripada menonjolkan gagasan unggulan.
“Kebiasaan saling menjatuhkan ini bisa dikatakan menunjukkan kesadaran politik yang rendah. Padahal, dengan debat publik yang berkualitas, itu dapat menggaet swing voters yang sebelumnya ragu untuk memilih,” jelas dia kepada Tirto, Senin (18/11/2024).
Contohnya pada Pilpres 2024, dalam data ISESS, ada banyak swing voters ke Prabowo ketika Anies dan Ganjar justru menggunakan debat publik sebagai kesempatan untuk menyerang Prabowo. Di sana terbentuk simpati masyarakat yang membuat Prabowo akhirnya dipilih.
Sementara Jakarta merupakan daerah dengan penetrasi internet paling tinggi. Bisa dikatakan, Pilkada Jakarta sangat dipengaruhi oleh strategi digital. Dengan tidak adanya debat publik yang substansial, itu akan menjadi konten di media sosial yang membuat warga Jakarta merasa para paslon tidak begitu berkualitas.
Sejak debat pertama, kata Musfi, mudah sekali melihat konten di medsos yang berisi potongan pernyataan debat Pilgub Jakarta. Isinya kebanyakan pernyataan yang kontroversial ketimbang gagasan substansial. Maka entah bagaimana, ketika paslon tidak menyadari pentingnya debat terbuka.
“Di semua survei menunjukkan masyarakat ingin melihat pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan. Seharusnya komunikasi yang ditampilkan para paslon mengedepankan perang gagasan, bukannya operasi saling sindir dan saling menjatuhkan,” pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
