tirto.id - Dalam setiap hajatan pemilu, para kontestan kerap mengumbar janji dan program untuk membius hati pemilihnya. Janji-janji itu sering kali populis, tapi tak membumi. Pasalnya, sebagian janji-janji kampanye itu boleh jadi tak berpijak pada kondisi riil suatu daerah.
Pendeknya, janji diucapkan hanya demi mendulang suara rakyat. Oleh karena itulah, warga mesti skeptis terhadap janji-janji yang diobral para kandidat kepala daerah.
Teranyar, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, berjanji menyediakan akses internet gratis 100 megabits per second (Mbps) bagi setiap rumah di Jakarta.
Janji itu disampaikan Dharma-Kun dalam sesi tanya jawab dalam acara Dialog Publik Seni bersama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Lantas, apakah akses internet gratis 100 Mbps bagi setiap rumah di Jakarta itu realistis? Sebelum membahas itu, ada baiknya kita meninjau opini warga Jakarta terkait janji Dharma-Kun itu.
Muhammad Reza (34 tahun) memandang janji Dharma itu memang sebuah terobosan baru. Bagi warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, itu, program ala Dharma-Kun itu unik karena tak dimiliki dua pasangan calon lainnya, yakni duet Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono-Rano Karno.
"Sebagai ide, [janji itu] sebuah terobosan besar di mana calon-calon yang lain belum menyentuh hal yang seperti ini," kata pria yang karib disapa Reza itu saat berbincang dengan Tirto, Selasa (24/9/2024).
Kendati demikian, kata dia, janji program seperti itu hanya omong kosong jika tak diiringi dengan regulasi. Oleh karena itu, Reza menginginkan adanya regulasi yang jelas bila Dharma-Kun memang berkomitmen memberikan internet gratis kepada masyarakat Jakarta ketika terpilih.
"[Yang] sudah-sudah punya program, tapi saat pelaksanaan sering terjadi miss, entah di teknis tertentu atau regulasinya seperti apa. Itu yang perlu diatur secara serius," ucap Reza.
Sebagai sebuah ide, Reza menyambut baik rencana Dharma itu. Bagi dirinya yang berstatus kepala rumah tangga, internet gratis itu bisa mengurangi pengeluarannya.
"Itu hitungan satu rumah 100 Mbps, loh," tukas Reza.
Setali tiga uang dengan Reza, Syahrul Baihaqi (28), warga Tanah Kusir, menilai janji program Dharma-Kun itu menjanjikan. Sebab, internet sangat dibutuhkan bagi semua orang di era digital saat ini.
"Itu sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, terutama siswa, mahasiswa, pekerja-pekerja. [Mereka akan] terbantu," kata Syahrul kepada Tirto, Selasa (24/9/2024).
Menurut Syahrul, komitmen Dharma-Kun memberikan internet gratis bakal bisa membantu masyarakat kelas menengah yang kerap membutuhkan internet untuk produktivitas.
"Ini, kan, setiap rumah. Ini terbantu banget," ucap Syahrul.
Terlepas pernyataan Dharma itu masih sekadar janji, bagi Syahrul, menjanjikan program yang bermanfaat jauh lebih baik ketimbang program yang hanya menghabiskan anggaran.
Syahrul mengaku masih menyimpan keraguan. Dia juga sadar bahwa omongan politikus tak bisa ditelan mentah-mentah. Namun, dia yakin janji program internet gratis untuk setiap rumah itu masih realistis.
"Mungkin, dibilang kurang realistis sih enggak. Soalnya, APBD Jakarta salah salah satu yang terbesar," kata Syahrul.
Jurus Populis Dharma-Kun Gaet Pemilih Muda
Peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai bahwa janji duet Dharma-Kun itu sekadar jurus populis untuk menggaet pemilih muda. Itu tak mengherankan lantaran dari total 8.252.897 pemilih di Jakarta, 51 persennya atau sekitar 4.247.222 orang merupakan kelompok generasi Milenial dan generasi Z.
"Itu program yang populis saja. Karena dia [Dharma-Kun] tahu banyak anak muda yang engage terhadap internet," kata Usep saat dihubungi Tirto, Selasa.
Menurut Usep, persoalan pokok Jakarta bukanlah akses internet, melainkan kemacetan, banjir, dan pengangguran. Maka menjanjikan internet gratis bukan menyelesaikan persoalan di Jakarta.
"Persoalan pokok mengenai pengangguran, harga-harga bahan pokok, banjir, dan macet. Itu yang menurut saya penting," ucap Usep.
Hal yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik Ujang Komarudin. Menurut dia, semua warga Jakarta, khususnya kelas menengah ke atas, telah menggunakan internet.
"Jadi, ini jurus populis untuk mendapatkan citra positif di warga Jakarta," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Selasa sore.
Lebih lanjut, Ujang meminta Dharma-Kun membuat janji yang betul-betul bisa direalisasikan. Sebab, masyarakat Jakarta tak akan termakan dengan omong kosong populis.
"Kalau omon-omon percuma. Masyarakat tidak akan mau untuk memilih. Saya sih melihatnya prinsip ide saja. APBD memang buat rakyat, warga Jakarta. Siapa pun gubernurnya harus berpihak ke kepentingan publik," tukas Ujang.
Ujang pun menantang Dharma-Kun membuat kontrak politik agar janji memberikan internet gratis tidak sekadar upaya mendulang suara.
"Kalau bicara komitmen mereka, harus ada kontrak politik, hitam di atas putih. Kalau enggak, ya, bisa omon-omon saja," kata Ujang.
Konsep Harus Diperjelas
Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, mengapresiasi janji yang dilontarkan Dharma-Kun tersebut. Pasalnya, akses internet yang setara bagi semua orang adalah hak dasar publik.
Meski demikian, Nenden juga menyoroti janji program Dharma-Kun dari aspek infrastruktur. Menurut Nenden, konsep akses internet gratis itu harus diperjelas bentuknya. Hal itu penting diperjelas karena ia akan berkenaan dengan anggaran.
"Bagaimana nanti proses implementasinya di lapangan. Karena, itu akan berhubungan dengan infrastruktur, kesiapan warganya dalam konteks apakah [pakai] fiber optic atau wifi. Itu perlu dicek lebih lanjut," kata Nenden kepada Tirto, Selasa (24/9/2024).
Seperti pengamat lainnya, Nenden pun menilai bahwa akses internet itu sebenarnya bukanlah masalah utama di Jakarta. Masalah sejati yang lebih butuh penanganan segera adalah kemacetan dan banjir.
Nenden juga menyoroti rencana Dharma yang akan memberikan pelatihan literasi digital bagi generasi Milenial hingga lansia. Pelatihan itu, menurut Dharma, diperlukan agar semua generasi mendapatkan pemahaman tentang dunia digital yang setara.
Menurut Nenden, konsep pelatihan itu pun masih harus diperjelas lagi. Apakah literasi digital yang dimaksud itu hanya berkisar pada cara pakai media sosial atau termasuk pula pengetahuan tentang hak digital warga.
"Percuma internet cepat, tetapi ada batasan yang memang muncul, misalnya tetap ada penyensoran, kriminalisasi. Itu yang perlu juga dikritisi lagi," tutup Nenden.
Pengamat teknologi informasicum Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, juga meragukan janji Dharma-Kun untuk memberikan internet gratis. Pasalnya, dibutuhkan biaya besar untuk merealisasikannya.
"Sulit diwujudkan," kata Heru kepada Tirto.
Di sisi lain, akses internet—lagi-lagi—bukan persoalan utama di Jakarta. Selain kemacetan yang telah jamak disebut, Heru juga menyebut persoalan pengelolaan sampah dan kesehatan.
Namun, Heru menilai bahwa ide membangun infrastruktur akses internet 100 Mbps sebenarnya masih mungkin dilakukan. Syaratnya, Gubernur Jakarta terpilih mesti bekerja sama dengan operator telekomunikasi atau penyelenggara jasa internet.
Sayangnya, menurut Heru, Dharma sendiri tak menjelaskan lebih detail ihwal rencananya tersebut.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
