Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia, Swiss, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI). Program ini bertujuan memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan, serta membangun rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder, berharap program tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan," kata Oliver dalam keterangan pers pada Senin (22/6/2026).
Olivier menjelaskan, SLPI Fase I telah berlangsung pada 2023-2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO). Sementara itu, pada Fase II yang akan berjalan pada 2026-2029, program ini difokuskan untuk mengembangkan berbagai pendekatan yang telah terbukti berhasil pada tahap percontohan menjadi sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ia menyebut, program tersebut akan membantu menjadikan kemitraan lintas pemangku kepentingan sebagai bagian permanen dari pola kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, SLPI juga diharapkan dapat memperkuat pemantauan hasil program serta membangun pendanaan yang lebih stabil sehingga manfaatnya tetap berlanjut setelah program berakhir.
"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang," imbuhnya.
Menurutnya, SLPI II hadir pada saat Indonesia tengah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam yang menjadi fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Dalam keterangan yang sama, Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, mengungkapkan Swiss mengalokasikan dana sebesar CHF 1,6 juta atau setara Rp35,28 miliar untuk pelaksanaan program selama 2026 hingga 2029. Dana tersebut akan digunakan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
SLPI Fase II dirancang untuk mendukung berbagai prioritas tersebut dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multi pihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” kata Aretha.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan bahwa pada fase kedua, SLPI akan lebih berfokus pada penguatan koordinasi nasional dan subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta.
Prioritas tersebut merupakan tindak lanjut dari pembelajaran pada Fase I dan ditujukan untuk mendorong kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia serta para pemangku kepentingan di tingkat lanskap.
“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Hendra Friana
