Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Indonesia menunutut investigasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia di Lebanon. Penegasan ini disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa (31/3/2026).
Umar berharap PBB langsung mengambil langkah investigasi dan tak sekedar mendengar alasan-alasan dari Israel. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon, khususnya setelah serangan terhadap pasukan Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Umar Hadi.
Pernyataan itu tidak hanya mencerminkan dorongan akuntabilitas, tetapi juga penolakan terhadap narasi sepihak atas insiden yang menewaskan tiga prajurit Indonesia dan melukai lima lainnya pada 29–30 Maret 2026.
“Zulmi Aditya Iskandar, major infantry, 33 years young. Muhammad Nur Ichwan, first sergeant, 25 years young. Farizal Rhomadhon, corporal, 27 years young,” ungkap Umar Hadi membacakan nama-nama prajurit TNI yang gugur di Lebanon.
Indonesia menyampaikan duka sekaligus kemarahan atas insiden tersebut. Dalam forum Dewan Keamanan, Umar Hadi menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum internasional.
“Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka, kemarahan, dan frustrasi yang mendalam atas serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia,” ujarnya.
Umar juga menilai bahwa eskalasi kekerasan di Lebanon tidak terlepas dari rangkaian serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan negara tersebut.
“Serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon telah menjadi pemicu utama eskalasi ini,” kata Umar Hadi.
Lebih jauh, Indonesia menyebut tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas global, bahkan berpotensi masuk kategori kejahatan perang.
“Serangan berulang ini merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dunia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tegasnya.
Selain menuntut investigasi PBB, Indonesia juga mendesak pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat dalam serangan tersebut.
“Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional,” ujar Umar Hadi.
Dalam sidang darurat itu, Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pemulangan jenazah tiga prajurit yang gugur secara cepat, aman, dan bermartabat, serta perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.
“Kami menuntut pemulangan jenazah para prajurit kami secara bermartabat, serta perawatan terbaik bagi yang terluka,” katanya.
Kedua, Indonesia meminta jaminan dari semua pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif.
“Semua pihak, termasuk Israel, harus menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan segera menghentikan perilaku agresif,” lanjutnya.
Ketiga, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah darurat demi memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL.
“Langkah-langkah darurat harus segera diterapkan untuk memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL,” ujar Umar Hadi.
Menutup pernyataannya, Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian tidak boleh dinegosiasikan.
“Keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian harus tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.
Hadir dalam forum yang sama, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Dia membantah tuduhan bahwa negaranya bertanggung jawab atas tewasnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi UNIFIL.
Danny justru menyalahkan kepada dinamika konflik di lapangan, termasuk aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Lebanon Selatan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
