Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai satuan tugas khusus (satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) bukan hal baru. Sebab, satgassus ini telah dibentuk oleh Polri sejak beberapa tahun lalu, bahkan Sri Mulyani menjadi salah satu tamu yang diundang dalam acara peluncuran Satgassus yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara.
"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, satgassus dari pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama," katanya, dalam Konferensi Pers APBN Kita Juni 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/6/2025).
Namun, Bendahara Negara itu menilai, dengan peluncuran Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) yang dipimpin Herry Muryanto dan Novel Baswedan ini adalah penguatan dari satgas penerimaan negara yang sudah ada sebelumnya. Karenanya, Ani, sapaan Sri Mulyani, menilai Satgassus akan efektif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto, mengaku telah berkomunikasi dengan Polri dan melakukan pertemuan dengan Satgassus OPN pada Senin (16/6/2025) sore. Pada pertemuan itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pun berkomitmen untuk bersinergi dengan Satgassus dalam mengamankan penerimaan negara.
"Kami komitmen sinergi, khususnya untuk mengamankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," tegas Bimo.
Di sisi lain, dalam keterangan resminya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menjelaskan, dalam pertemuan dengan Satgassus, kedua lembaga telah melakukan pembahasan bersama mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
Selain itu, kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
"Fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," jelas Rosmauli.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
