Indeks Satgas

Satgas PKH telah melakukan penyerahan lahan sebanyak tujuh kali dengan total 4,12 juta hektare dan lahan tersebut kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.

Uang tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebanyak Rp3.423.742.672.359 dan sisanya hasil penagihan pajak PBB dan non-PBB.

Satgas PASTI menghentikan aktivitas Malahayati karena dinilai tidak memiliki izin oleh OJK dan melakukan kegiatan tidak sesuai izin Kementerian Investasi.

Potensi pengaktifan kembali dilakukan setelah BPK menyatakan penagihan utang BLBI Rp211 triliun per 2025 belum tuntas.

Satgas ini dibentuk untuk mendukung pencapaian Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Pembentukan Satgas ini guna memastikan keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Selain tambal defisit, Purbaya mengaku akan menggunakan dana dari Satgas PKH untuk pembangunan dan menyuntik pembiayaan LPDP di masa depan.

Prabowo mengapresiasi langkah Satgas PKH karena mampu menyelamatkan dalam kurun waktu 1,5 tahun pemerintahannya berjalan.

Jaksa Agung serahkan Rp11 triliun ke kas negara dari hasil penagihan denda administratif oleh Satgas PKH dan PNBP dari denda lingkungan hidup.

Pembentukan satgas ini untuk memperkuat cadangan minyak nasional di tengah tingginya harga minyak dunia.

Fokus utama satgas ini adalah mencari skema pendanaan inovatif yang berkelanjutan melalui pelibatan sektor swasta.

Saat ini, Satgas PKH masih melakukan verifikasi perusahaan tambang milik Sherly Tjoanda.

Satgas PKH akan melakukan penegakan hukum apabila perlawanan terus dilakukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup yang merupakan milik Samin Tan.

Barita menyebut tim Satgas PKH bekerja dengan sistem terukur, akuntabel dan transparan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025.

Dalam laporan hasil analisa (LHA) PPATK, perputaran dana penambangan emas ilegal mencapai Rp992 triliun.

Dia menambahkan, penelaahan dugaan tindak pidana terhadap 28 perusahaan yang izinnya dicabut masih berjalan.

Penguasaan kembali lahan tambang PT AKT di Murung Raya berpotensi menimbulkan denda hingga Rp4,2 triliun akibat pelanggaran perizinan & aktivitas ilegal.

YLBHI nilai pembentukan satgas pemulihan bencana sebagai bentuk kegagalan DPR RI dalam menjalankan mandat konstitusi.

Menurut Purbaya, penanganan laporan secara cepat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Satu dari puluhan perusahaan ini telah ditingkatkan proses hukumnya ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri.