tirto.id -
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam seluruh proses rehabilitasi infrastruktur pascabencana. Karena itu, pembatasan kendaraan bertonase besar di jembatan tersebut dinilai sebagai langkah mitigasi yang harus ditempuh hingga kondisi struktur dinyatakan aman.
"Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan," ujar Safrizal dalam siaran pers yang diterima tirto pada Rabu (8/7/2026).
Jembatan Enang-Enang merupakan jalur penghubung di ruas nasional Bireuen–Takengon yang sebelumnya terdampak banjir bandang dan longsor. Saat ini, Satgas PRR mendorong penguatan struktur sebagai solusi jangka menengah sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang direncanakan pada 2027.
Safrizal mengatakan, inisiatif masyarakat yang bergotong royong membuka akses secara mandiri menunjukkan kepedulian terhadap pemulihan wilayah. Namun, menurutnya, seluruh upaya tersebut tetap harus didukung informasi teknis dari pemerintah agar keselamatan warga tetap terjamin.
"Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi," katanya.
Satgas PRR Aceh kini memfasilitasi koordinasi antara BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan penguatan struktur jembatan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Safrizal meminta pemerintah menyampaikan perkembangan kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana pembangunan permanen secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak bergantung pada kabar dari mulut ke mulut.
"Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik," ujarnya.
Selain itu, Satgas PRR juga mengusulkan pemanfaatan terbatas jalur alternatif yang sebelumnya dibuka secara swadaya masyarakat. Jalur tersebut dapat digunakan kendaraan ringan apabila hasil kajian teknis BPJN menyatakan kondisinya aman.
"Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai," kata Safrizal.
Menurut Satgas PRR, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi pascabencana berjalan lebih cepat, aman, dan tetap mengutamakan keselamatan warga.
tirto.id merupakan salah satu media di Indonesia yang telah tersertifikasi IFCN (International Fact Checking Network).
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id



























