Indeks Satgas

Penguasaan kembali lahan tambang PT AKT di Murung Raya berpotensi menimbulkan denda hingga Rp4,2 triliun akibat pelanggaran perizinan & aktivitas ilegal.

YLBHI nilai pembentukan satgas pemulihan bencana sebagai bentuk kegagalan DPR RI dalam menjalankan mandat konstitusi.

Menurut Purbaya, penanganan laporan secara cepat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Satu dari puluhan perusahaan ini telah ditingkatkan proses hukumnya ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri.

Kewajiban pemasangan alat monitor radiasi itu dilakukan menyusul akar masalah kontaminasi di Cikande yang berasal dari industri peleburan baja

Kasubdit II Tipidter Bareskrim  mengaku baru mengetahui bahwa di dalam negeri terdapat sejumlah alat medis dan industri yang menggunakan Cs-137 dan iridium.

Purbaya menargetkan penanganan 7-8 kasus setiap Senin atau Selasa.

OJK ingatkan teknologi AI memudahkan pelaku penipuan merekam dan meniru suara seseorang seperti teman, kolega, atau keluarga.

Satgas pastikan produk makanan olahan ayam yang diproduksi pabrik di kawasan Industri Modern Cikande, Banten, tersebut aman dari paparan radioaktif.

Satgas tidak menemukan data Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian jika memang scrap metal tersebut didapatkan melalui impor dari luar negeri.

Bara juga memastikan lima dari 13 titik terkontaminasi di Cikande telah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean atau aman dan bersih.

Relokasi bertahap telah dilaksanakan. Tahap pertama di Lokasi F diselesaikan pada 22 Oktober 2025, dengan memindahkan 19 keluarga atau 63 jiwa.

Anang menerangkan, kedua tersangka melakukan pembalakan liar di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai seluas 31.000 hektare.

Masyarakat di TNTN sebanyak 7.000 KK akan direlokasi ke fasilitas perumahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang disediakan pemerintah.

Febrie memastikan para pelaku pelanggaran penggunaan kawasan hutan akan langsung ditertibkan dan ditindak sesuai hukum terbaru.

Aturan pembentukannya, katanya, sudah diteken oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pembentukan Satgas MBG diprioritaskan untuk daerah 3 T.

Penguasaan lahan total 2,09 juta hektare itu berasal dari upaya penertiban kawasan hutan dari pengusaan ratusan pihak swasta selama Februari-Juni 2025.

Satgassus ini dinilai akan efektif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai kepala Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Keppres 9/2025.