tirto.id - Demo Pati yang digelar pada 13 Agustus kemarin sebagai buntut dari keputusan Bupati Sudewo untuk menaikkan PBB-P2 hingga 250%. Simak rangkuman dan hasil demo Pati yang diikuti puluhan ribu warga.
Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% beberapa hari sebelum aksi turun ke jalan. Ia juga meminta maaf atas pernyataan kontroversial yang menantang warga untuk berdemo.
Niat Sudewo membatalkan kenaikan tersebut juga untuk meredam amarah warga sehingga demo 13 Agustus tidak jadi terjadi. Namun, warga memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi tersebut dengan tuntutan yang berbeda.
Rangkuman Hasil Demo Pati 13 Agustus
Bupati Sudewo menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan ini diambil usai Bupati mengadakan pertemuan bersama para camat serta anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada Minggu, 18 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa tarif PBB-P2 di wilayah Pati belum pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir. Berdasarkan informasi ini, Bupati Sudewo bersama para camat dan perwakilan Pasopati sepakat untuk menaikkan tarif pajak tersebut hingga 250 persen.
Namun, kebijakan ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa terbebani. Warga menilai kebijakan itu menyulitkan kehidupan mereka, sehingga memicu aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2025.
Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa justru memperbesar kemarahan publik. Setelah menerima berbagai masukan, Bupati akhirnya mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap arogan.
Warga tak menerima permintaan maaf dari Bupati Sudewo dan tetap menggelar demo pada 13 Agustus dengan membawa beberapa poin tuntutan yakni menuntut Sudewo turun dari jabatan bupati, menolak lima hari sekolah, menolak renovasi alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar, menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah, dan menyoal proyek videotron yang memakan biaya hingga Rp1,39 miliar.
Warga membuka donasi demo yang dikumpulkan di depan alun alun Pati. Sebanyak kurang lebih 25.000 warga Pati menyampaikan aspirasinya di alun alun Pati.
Namun, situasi justru semakin memanas. Ketika Bupati Sudewo hadir di tengah demonstran, massa melempar botol ke arah Sudewo, dan kericuhan pun pecah.
Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat. Dalam benturan tersebut, sebuah mobil milik provos dibakar, dan polisi terpaksa membubarkan massa menggunakan gas air mata serta water cannon.
Menanggapi kericuhan dan gejolak politik yang ditimbulkan oleh kebijakan Bupati Sudewo, DPRD Kabupaten Pati mengambil langkah serius dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kebijakan dan tindakan Sudewo serta mengajukan hak angket.
Respons Bupati Sudewo Terhadap Tuntutan Mundur
Sudewo menentang desakan untuk mundur. Menurutnya, aksi demo sudah berakhir dan semua berakhir dengan baik.
"Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya," ujar Sudewo.
"Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi pelemparan kami bisa memahami ... yang terpenting, semua sudah berjalan baik," tambahnya.
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id


































