Masuk tirto.id
tirto.id - Bupati Pati Sudewo didesak mundur dari jabatannya ketika didemo warga di Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025). Desakan Sudewo untuk mundur dari jabatannya itu merupakan salah satu tuntutan para pengunjuk rasa.
Belakangan, nama Bupati Pati Sudewo menjadi buah bibir warganet di media sosial karena rencana menaikkan pajak PBB P2 hingga 250 persen. Kenaikan itu ditentang masyarakat Pati. Akan tetapi, Bupati Sudewo justru menanggapi penolakan masyarakat tersebut dengan pernyataan bernada menantang.
"Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar," katanya dalam sebuah video yang viral di internet.
Melihat pernyataan tersebut, masyarakat Pati berang dan menggelar unjuk rasa pada Rabu. Ribuan massa aksi memenuhi alun-alun dan menuntut pengunduran diri Sudewo, meski sebelumnya rencana kenaikkan PBB P2 telah dibatalkan.
Sudewo sempat menemui pengunjuk rasa dari dalam mobil polisi, namun belum sempat ia menyelesaikan kalimat, massa aksi melemparinya dengan air mineral kemasan. Sudewo hanya sempat menyatakan permohonan maaf sebelum dievakuasi polisi dari lokasi unjuk rasa.
Pasca pelemparan air mineral kemasan tersebut, unjuk rasa kemudian menjadi ricuh, situasi kaos terjadi di alun-alun. Masyarakat berusaha merangsek masuk Kantor Bupati Pati dan merusak sejumlah fasilitas sebagai bentuk kekecewaan.
Massa aksi juga merangsek masuk ke gedung DPRD Pati yang tak jauh dari alun-alun. Di tengah massa aksi yang masuk ke ruang sidang itu, DPRD Pati menggelar rapat paripurna untuk merespons tuntutan unjuk rasa, yakni pengunduran diri Sudewo.
Pernyataan Bupati Pati Sudewo yang Didesak Mundur
Meskipun aksi demonstrasi di Pati berlangsung ricuh dan beberapa fasilitas Kantor Bupati Pati rusak, namun Bupati Sudewo menyatakan tak akan mundur dari jabatannya.
Menurut Sudewo, ia tak akan memenuhi tuntutan pengunjuk rasa karena dirinya dipilih secara konstitusional dan demokratis.
"Tentunya tidak bisa berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," kata Sudewo, dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan tersebut, Sudewo juga menyatakan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada hari ini telah selesai.
"Secara garis besar sudah selesai. Kalaupun saat menemui pendemo terjadi pelemparan kami bisa memahami ... yang terpenting, semua sudah berjalan baik," katanya.
Sementara itu, DPRD Pati memutuskan untuk membentuk pansus angket untuk memakzulkan Sudewo. Keputusan itu dibuat DPRD Pati pada Rabu siang, di tengah massa aksi yang merangsek masuk gedung DPRD dan menyaksikan jalannya rapat.
Menurut Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, sebanyak 42 anggota DPRD ikut dalam rapat tersebut dan sepakat untuk membentuk pansus.
"Semua fraksi menyepakati dibentuk tim pansus angket untuk menindaklanjuti tentang kebijakan Bupati Pati Sudewo. hari ini pansus langsung rapat, hasilnya masih menunggu mereka karena punya waktu 60 hari kerja," kata Ali.
Menanggapi perihal pansus yang dibuat DPRD, Bupati Sudewo menyatakan menghormati hasil paripurna tersebut.
"DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut," katanya.
Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pihaknya memonitor apa yang terjadi di Pati. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan DPRD dalam menggunakan hak angket.
"Kami tadi memonitor bahwa DPRD Pati menggunakan haknya, ya semua proses kita hormati," kata Prasetyo pada Rabu, dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi terkait apa yang terjadi di Pati dan berharap agar jalan keluar segera tercapai.
"Semoga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," katanya.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
