Indeks Uji Materi

Hukum
Selasa, 13 Jan

Mahasiswa Gugat KUHP Baru ke MK terkait Pasal Izin Demonstrasi

Pemohon menilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Hukum
Jumat, 9 Jan

2 Karyawan Gugat KUHP & KUHAP ke MK usai Dikriminalisasi Kantor

Pemohon uji materi KUHP dan KUHAP baru dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan.
Politik
Kamis, 27 Nov 2025

MK Tolak Uji Materi terkait Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR

Keinginan para pemohon dinilai tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Hukum
Minggu, 2 Nov 2025

Alasan Serikat Petani Indonesia Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Dasar pengujian menyoal impor komoditas pertanian yang mengancam kelangsungan produk dalam negeri dari petani.
Hukum
Kamis, 23 Okt 2025

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materiil UU TNI ke MK

Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.
Hukum
Kamis, 23 Okt 2025

Pemohon Cabut Permohonan Uji Materiil UU TNI

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.
Politik
Kamis, 16 Okt 2025

MK Tolak Sejumlah Uji Materi UU, Dari Tipikor hingga Kesehatan

Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.
Hukum
Selasa, 14 Okt 2025

Penggugat Siapkan Materi Baru untuk Uji Materi UU Polisi Lagi

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.
Ekonomi
Senin, 13 Okt 2025

Alasan Pemohon Gugat Pesangon dan Pensiun Jadi Objek Pajak ke MK

Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Hukum
Jumat, 26 Sept 2025

Ahli Hukum Ungkap Konflik Kepentingan Tak Cuma Dialami Polisi

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.
Hukum
Kamis, 25 Sept 2025

Pemohon Uji Materi UU Polri Minta Syarat Jadi Kapolri Diperjelas

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.
Politik
Rabu, 24 Sept 2025

MK Tunda Sidang Perdana Uji Materiil UU TNI, Ini Alasannya

MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Hukum
Selasa, 23 Sept 2025

Dirjen Komdigi Klaim UU PDP Tak Batasi Jurnalis-Pegiat Seni

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.
Hukum
Selasa, 23 Sept 2025

Dirjen Komdigi Nilai Penggugat UU PDP Tak Miliki Kedudukan Hukum

Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.
Hukum
Rabu, 20 Agt 2025

Mutu Perguruan Tinggi Tanggung Jawab Pemerintah Meski Ada LAM

Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.
Hukum
Rabu, 13 Agt 2025

Saksi Pemerintah Ungkap Tak Semua Perbuatan Menghambat Dipidana

Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.
Hukum
Rabu, 13 Agt 2025

Kubu Hasto Minta Hukuman Tersangka OOJ Tak Dibui 12 Tahun

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.
Hukum
Selasa, 5 Agt 2025

Frasa Atau Tidak Langsung Pasal 21 UU Tipikor Perlu Penjelasan

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.
Hukum
Kamis, 5 Jun 2025

MK Tolak Lima Gugatan Uji Formil UU TNI

MK memutuskan menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Hukum
Senin, 19 Agt 2024

MA Tolak Uji Materiil Nurul Ghufron soal Perdewas Kode Etik

Ketua majelis hakim, Hakim Agung Irfan Fachruddin, bersama dua hakim agung lain menolak gugatan Nurul Ghufron dengan nomor 26 P/HUM/2024.