Indeks Uji Materi

Mahasiswa Gugat KUHP Baru ke MK terkait Pasal Izin Demonstrasi
Pemohon menilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

2 Karyawan Gugat KUHP & KUHAP ke MK usai Dikriminalisasi Kantor
Pemohon uji materi KUHP dan KUHAP baru dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan.

MK Tolak Uji Materi terkait Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
Keinginan para pemohon dinilai tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.

Alasan Serikat Petani Indonesia Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK
Dasar pengujian menyoal impor komoditas pertanian yang mengancam kelangsungan produk dalam negeri dari petani.

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materiil UU TNI ke MK
Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.

Pemohon Cabut Permohonan Uji Materiil UU TNI
Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

MK Tolak Sejumlah Uji Materi UU, Dari Tipikor hingga Kesehatan
Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.

Penggugat Siapkan Materi Baru untuk Uji Materi UU Polisi Lagi
Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Alasan Pemohon Gugat Pesangon dan Pensiun Jadi Objek Pajak ke MK
Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Ahli Hukum Ungkap Konflik Kepentingan Tak Cuma Dialami Polisi
Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Pemohon Uji Materi UU Polri Minta Syarat Jadi Kapolri Diperjelas
Pemohon menyoalkan frasa persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

MK Tunda Sidang Perdana Uji Materiil UU TNI, Ini Alasannya
MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dirjen Komdigi Klaim UU PDP Tak Batasi Jurnalis-Pegiat Seni
Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Dirjen Komdigi Nilai Penggugat UU PDP Tak Miliki Kedudukan Hukum
Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Mutu Perguruan Tinggi Tanggung Jawab Pemerintah Meski Ada LAM
Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.

Saksi Pemerintah Ungkap Tak Semua Perbuatan Menghambat Dipidana
Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.

Kubu Hasto Minta Hukuman Tersangka OOJ Tak Dibui 12 Tahun
Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

Frasa Atau Tidak Langsung Pasal 21 UU Tipikor Perlu Penjelasan
Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

MK Tolak Lima Gugatan Uji Formil UU TNI
MK memutuskan menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

MA Tolak Uji Materiil Nurul Ghufron soal Perdewas Kode Etik
Ketua majelis hakim, Hakim Agung Irfan Fachruddin, bersama dua hakim agung lain menolak gugatan Nurul Ghufron dengan nomor 26 P/HUM/2024.
Masuk tirto.id








