Indeks Uji Materi

Dalam pengajuan ulang gugatan uji materiil terhadap UU Polri kali ini, Leon memasukkan daftar kerugian yang dialami dari UU Polri.

Pemohon menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan asas keadilan substantif sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Konflik kepentingan disebut dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, tak cuma dari kepolisian saja.

Pemohon menyoalkan frasa  persetujuan DPR, tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan yang dinilai merugikan konstitusional pemohon.

MK menunda sidang perdana uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Alexander menuturkan, ketentuan UU PDP juga sejalan dengan UU Pers yang mengatur soal hak tolak, hak jawab, hak koreksi, hingga kewajiban koreksi.

Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai Pasal 51 UU MK dan putusan MK sebelumnya.

Guru Besar UI menekankan, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sejalan dengan praktik internasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program studi.

Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

MK memutuskan menolak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Ketua majelis hakim, Hakim Agung Irfan Fachruddin, bersama dua hakim agung lain menolak gugatan Nurul Ghufron dengan nomor 26 P/HUM/2024.

Berikut contoh soal logika matematika untuk jenjang SMA, beserta kisi-kisi materi dan jawabannya.

MK menilai pokok permohonan pasal penghinaan presiden yang diajukan pemohon prematur karena KUHP terbaru belum berlaku saat ini.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, PBB satu-satunya partai yang berapa kali ikut pemilu tetapi tidak ikut membahas UU Pemilu.

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

MK nyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19 karena telah kehilangan objek.