Indeks Uji Materi

Petitum pemohon dianggap berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.

Kuasa hukum para Pemohon menegaskan bahwa pasal yang digugat seperti penghasutan dan penyebaran berita bohong berpotensi menjadi alat pembungkaman aktivis.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Pemohon menilai norma tersebut memperkuat stigma bahwa PPPK adalah aparatur kelas kedua.

Pasal-pasal tersebut dinilai digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat Delpedro cs dalam demo Agustus 2025.

Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tipikor yang diuji Hasto telah diubah MK dalam putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.

Mahkamah bersepakat memberikan kesempatan DPR dan pemerintah untuk menyampaikan keterangan pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB.

Pemohon menilai norma tersebut membuka ruang pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana secara objektif dan individual.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Eva menilai proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembunuhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel.

Pemohon menilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pemohon uji materi KUHP dan KUHAP baru dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan.

Keinginan para pemohon dinilai tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.

Dasar pengujian menyoal impor komoditas pertanian yang mengancam kelangsungan produk dalam negeri dari petani.

Permohonan uji materi UU TNI itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perluasan jabatan militer di ranah sipil.

Kedua pemohon yang sama-sama mencabut uji materi UU TNI sepakat menilai UU TNI merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal itu diputus oleh para hakim konstitusi melalui rapat pemusyawaratan hakim.