Indeks Uji Materi

PMK 1/2026 yang mengatur sidang perkara syarat pendidikan Gibran digugat ke MA karena dinilai membuka sengketa Pilpres 2024 setelah 905 hari.

Uji materi pasal santet ditarik lima mahasiswa. Pakar menjelaskan aparat tak perlu membuktikan ilmu gaib, melainkan tindakan dan niat pelaku.

Donaldy selaku pemohon menguraikan bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

Hal itu disampaikan Ahli Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana, saat menjadi ahli uji materi UU KSDAE.

Kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya meminta MK membatalkan Pasal 50A Ayat (5) dan Ayat (6) UU P2SK.

Pemohon mendalilkan UU P2SK belum memuat kewajiban perlindungan nilai riil manfaat pensiun melalui evaluasi berkala terhadap inflasi.

Uji materi akan diajukan ke Mahkamah Agung pada 22 Juli mendatang dengan fokus soal wewenang putus akses konten digital.

Petitum pemohon dianggap berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.

Kuasa hukum para Pemohon menegaskan bahwa pasal yang digugat seperti penghasutan dan penyebaran berita bohong berpotensi menjadi alat pembungkaman aktivis.

Hersan menjelaskan, hakim militer berada di bawah pengawasan teknis yudisial Mahkamah Agung, bukan di bawah kendali komando atasan secara langsung.

Pemohon menilai norma tersebut memperkuat stigma bahwa PPPK adalah aparatur kelas kedua.

Pasal-pasal tersebut dinilai digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat Delpedro cs dalam demo Agustus 2025.

Norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tipikor yang diuji Hasto telah diubah MK dalam putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut para pemohon, ketiadaan norma dalam pasal penundaan perkara telah menciptakan ketidakpastian hukum.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dinilai tidak sama dengan kebebasan mengelola anggaran yang lepas dari kendali fiskal pusat.

Mahkamah bersepakat memberikan kesempatan DPR dan pemerintah untuk menyampaikan keterangan pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB.

Pemohon menilai norma tersebut membuka ruang pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana secara objektif dan individual.

Para Pemohon menilai pembatasan usia minimum 40 tahun telah menciptakan hambatan bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Eva menilai proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembunuhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel.