Indeks Uji Materi

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

MK nyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19 karena telah kehilangan objek.

Pada gugatannya kali ini, KPCDI menilai pemerintah sama sekali tidak memiliki empati dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat situasi pandemi corona COVID-19.

Peneliti ICW Egi Primayoga menyatakan pengesahan RUU Minerba terbukti telah melecehkan protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

Salah satu bentuk dukungan 11 tokoh adalah mengajak KPK untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

MK pernah menganulir aturan hukum yang melarang warga yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia menjadi calon anggota legislatif.

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Para warga yang menolak Bandara Kulon Progo mengajukan uji materi terhadap salah satu pasal di PP tentang RTRW Nasional. 

Apabila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.

MA mengabulkan uji materi Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebabkan paralegal tak bisa memberikan bantuan hukum di persidangan.