Indeks Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani sebut pertemuan G20 seharusnya sudah bisa menyepakati ketentuan pembagian pajak penghasilan perusahaan digital tetapi tidak diterima Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut lima subsektor hingga Juni 2020 belum pulih diantaranya industri hasil pertambangan, pertambangan batubara, pertambangan migas, angkutan udara, dan sales & repair otomotif.

Sri Mulyani menyatakan selama 2019 pemerintah memiliki sisa anggaran Rp212,7 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Selama semester I 2020, Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun.

Sri Mulyani memaparkan realisasi pembiayaan utang sampai semester I 2020 sudah menyentuh Rp421,5 triliun. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Capaian defisit selama Januari-Juni 2020 ini relatif lebih lebar 90,7 persen dari posisi 2019 secara year on year (yoy).

Sri Mulyani tak menyebut spesifik detail bentuk penggunaan anggaran ini.

Mulai Agustus 2020, pengguna Netflix, Spotify, hingga Zoom dikenakan PPn sebesar 10 persen. 

Melalui revisi Perpres ini, defisit APBN 2020 kini resmi berada di kisaran 6,34% atau Rp1.039,2 triliun, naik dari posisi Perpres 54/2020 yang masih di kisaran 5,07% atau Rp852,9 triliun.

Pemerintah menaruh dana sebesar Rp30 triliun di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 berada di kisaran minus 1,6 persen – (positif) 1,4 persen.

Ekonom Indef Rizal Taufikurahman berkata resesi kemungkinan bakal terjadi karena pertumbuhan Q2 akan lebih buruk dari perkiraan awal dan akan berlanjut di Q3.

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan PDB sektor konsumsi pada kuartal II 2020 bakal anjlok signifikan.

Di tengah penurunan penerimaan pajak Mei 2020 hingga Rp526 T, pendapataan cukai tumbuh positif.

Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III (Q3) 2020 harus bisa mendekati nol persen bahkan melampauinya agar Indonesia terhindar dari resesi.

Defisit APBN pada Mei 2020 ini terjadi karena penerimaan negara mengalami kontraksi 9 persen secara year on year (yoy).

Pemerintah mengklaim penerima bantuan sosial sudah mencapai 40 persen dari total masyarakat Indonesia.

Anggaran untuk penanganan Covid-19 naik menjadi Rp677,2 triliun, sebelumnya pemerintah mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun.

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per keluarga.

Presiden Jokowi akan diwakili sejumlah menterinya Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang gugatan Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, hari ini.