tirto.id - Pemerintah bakal mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 2023 mendatang. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk maksimalkan pendapatan negara dari perluasan basis pajak.
“Pemerintah akan perluasan basis pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi NIK sebagai NPWP," kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Sebagaimana diketahui pendapatan negara dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari target penerimaan negara tahun ini.
Selain meningkatkan basis pajak, pihaknya juga bakal mendorong dan menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur. Hal ini untuk mendukung pembangunan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru.
Selanjutnya pemerintah juga akan mempercepat implementasi core tax systems dan meningkatkan aktivitas digital forensik untuk penegakan hukum pajak yang efektif dan adil.
“Agar terobosan lebih efektif, pemerintah mengajak setiap penyelenggara negara dan pimpinan pemerintahan termasuk Pemda untuk memberikan contoh yang baik pada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak," tuturnya.
Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diupayakan. Di antaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara.
Serta peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN. terutama perusahaan plat merah yang menerima PMN.
Meski demikian, Bendahara Negara itu memahami peningkatan risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan. Namun pemerintah optimistis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di 2023, sekaligus mendukung peningkatan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal, agar terobosan berjalan lebih efektif.
Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan dilaksanakan melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan SDM dan aset negara, serta peningkatan nilai tambah ekonomi.
“Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi pada tahun depan, pemerintah optimis akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara. Ini mendukung peningkatan target tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal," tutupnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
