Indeks Sri Mulyani

Wajib Pajak yang sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 37.453 orang hingga per 17 April 2022.

Realisasi belanja negara untuk K/L mencapai Rp150 triliun, sedangkan untuk non K/L sebesar Rp164,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengimbau agar pencairan THR ASN dan pensiunan diberikan dalam jangka 10 hari sebelum perayaan Idulfitri dilangsungkan.

Defisit di RAPBN 2023 akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB.

Sri Mulyani mengklaim posisi utang pemerintah masih aman, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi utang Indonesia termasuk terendah.

Indonesia sedang melakukan reformasi di sektor keuangan untuk memperkenalkan lebih banyak teknologi digital.

Jumlah itu terdiri dari 35.940 surat keterangan yang diajukan oleh WP peserta PPS.

PPN naik sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 mendatang dan akan bertahap naik menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Sri Mulyani memastikan tetap menaikkan PPN menjadi 11 persen pada 1 April meski mendapat penolakan.

Menurut Menkeu Sri Mulyani masih ada tantangan ketidakpastian ekonomi global selain pandemi COVID-19, misalnya gejolak geopolitik.

Pemerintah ingin orang-orang super kaya atau crazy rich membayar pajak lebih besar demi asas berkeadilan.

Pemerintah pusat telah siapkan instrumen & mekanisme yang ketat guna mencegah kekacauan pemda dalam mengelola utang.

Pengelolaan dana abadi daerah nantinya bisa ditetapkan degan Perda dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD.

Masyarakat yang tidak perlu membayar pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.

Sri Mulyani sebut ada 21 calon yang lulus Dewas OJK tahap keempat dengan 3 kandidat untuk masing-masing jabatan.

Kemenkeu kembali mengucurkan PMN ke Hutama Karya Rp23,85 triliun untuk menyelesaikan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

Pemerintah memberikan sederet Paket Kebijakan Terpadu terkait peningkatan aktivitas ekspor impor Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sepanjang 2021, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai Rp783 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan kemungkinan realisasi pertumbuhan ekonomi selama 2021 masih di bawah asumsi APBN 2021 yang sebesar 5 persen.

Sri Mulyani sebut realisasi belanja negara mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9% dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun per 24 Desember 2021.